Jumat, 6 Februari 2026 – 12:44 WIB
Jakarta, VIVA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyampaikan duka dan prihatin yang mendalam atas tragedi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kejadian ini menarik perhatian publik setelah seorang anak diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarganya dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sekolah, seperti alat tulis. Tragedi ini menjadi sinyal serius bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum terjangkau program bantuan pemerintah.
Baca Juga:
Kasus Bunuh Diri Anak di NTT, KemenPPA Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Anak
Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan kejadian memilukan ini tidak boleh dilihat sebagai peristiwa tunggal. Ia menyampaikan belasungkawa dan menekankan pentingnya peran negara untuk hadir lebih cepat dalam menjangkau masyarakat rentan.
Baca Juga:
Memahami Faktor yang Mendorong Anak Mengakhiri Hidupnya, Pentingnya Peran Keluarga dan Lingkungan
“Peristiwa ini harus jadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Wakapolri.
Menurutnya, tragedi di NTT harus jadi momentum evaluasi bersama agar program kesejahteraan pemerintah benar-benar sampai ke kelompok yang berhak. Ia menilai kebijakan dan anggaran negara sudah dirancang komprehensif, tapi tantangan terbesar ada di pelaksanaan di lapangan.
Baca Juga:
Apakah Kesulitan Finansial Bisa Menjadi Pemicu Tindakan Nekad Seperti Bunuh Diri?
Wakapolri menjelaskan bahwa Presiden telah menyiapkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang fokus untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini mencakup bansos, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan ada semangat gotong royong. Yang harus dipastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia optimis target nol persen kemiskinan ekstrem bisa tercapai jika semua pihak bekerja sinergi dan pengawasan dilakukan konsisten hingga tingkat terbawah.
Lebih lanjut, Wakapolri mengungkapkan langkah Polri untuk aktif mengawal program kesejahteraan sejalan dengan masukan dari Asisten Khusus Presiden. Menurut pandangan itu, Polri punya keunggulan jaringan yang sampai ke desa, sehingga dinilai strategis untuk mensukseskan kebijakan Presiden.
Halaman Selanjutnya
“Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan disosialisasikan lewat Polri, karena sudah menyiapkan program yang lengkap untuk bantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan itu sampai ke rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.