Minggu, 11 Februari 2024 – 20:46 WIB
Jakarta – Film dokumenter Dirty Vote yang diunggah di Youtube, menarik perhatian menjelang pemilihan umum 2024. Film tersebut disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Baca Juga :
Cerita Megawati saat Perjuangkan Muhammadiyah dan NU Menangkan Zayed Award 2024
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mencurigai film dokumenter “Dirty Vote” yang dirilis di platform YouTube, pada hari Minggu, bertujuan untuk merendahkan martabat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman dalam jumpa pers di Jakarta, beberapa jam setelah film tersebut tayang, meminta masyarakat agar tidak terpengaruh oleh narasi dalam film tersebut, karena ia yakin sebagian besar isinya hanya asumsi semata.
Baca Juga :
Polri Klaim Keamanan Masyarakat Kondusif di Masa Tenang Sebelum Pencoblosan Pemilu 2024
“Sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah, narasi kebencian yang sangat asumsional, dan sangat tidak ilmiah. Saya meragukan kapasitas tokoh-tokoh yang muncul dalam film tersebut dan saya merasa ada keinginan untuk merendahkan pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Habiburokhman saat membacakan pernyataan TKN mengenai film dokumenter “Dirty Vote”, dikutip dari Antara, Minggu 11 Februari 2024.
Wakil Ketua TKN tersebut berpendapat bahwa narasi yang disampaikan oleh tiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter tersebut bertentangan dengan pendapat masyarakat. Tiga pakar hukum tata negara yang muncul dalam film dokumenter tersebut adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Baca Juga :
Yakin Hal Baik Jokowi ada di Prabowo-Gibran, Maruarar Sirait Umumkan Masuk Gerindra
“Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang tidak memiliki dasar argumentatif, tetapi cenderung untuk memojokkan pihak tertentu, bertentangan dengan apa yang menjadi pandangan mayoritas masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, Habiburokhman meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi dalam film dokumenter tersebut.
“Kami menyarankan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tidak terhasut oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta untuk tidak melanggar hukum. Kita harus memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil),” kata dia.
Film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam pernyataan tertulisnya, Dandhy menyatakan bahwa film tersebut merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung calon presiden dan wakil presiden, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dia menjelaskan bahwa film tersebut dibuat dalam waktu sekitar 2 minggu, termasuk proses riset, produksi, pengeditan, hingga penayangan. Dalam pembuatannya, ia melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah diunggah di YouTube, film tersebut telah dilihat oleh 355.831 orang dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. (Ant)
Halaman Selanjutnya
“Kami menyarankan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tidak terhasut oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta untuk tidak melanggar hukum. Kita harus memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil),” kata dia.