Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan bahwa tim tugas pemerintah untuk perjudian online akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat dalam perjudian online.
“Kami memiliki aturan yang harus ditegakkan,” kata beliau kepada wartawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa.
Amin mengatakan bahwa tim tugas tersebut membantu upaya Indonesia dalam memberantas perjudian online.
“Semua orang, termasuk pegawai KPK, pejabat negara, prajurit, dan polisi, tunduk pada aturan. Bahkan anggota legislatif dipanggil oleh Dewan Kehormatan (DPR),” katanya.
Saat ini, KPK sedang menyelidiki dugaan keterlibatan beberapa pegawainya dalam perjudian online, menurut juru bicara komisi tersebut, Tessa Mahardika.
Beliau mengatakan bahwa KPK telah menerima daftar nama-nama orang yang diduga terlibat dalam perjudian online, termasuk pejabatnya.
Namun, Mahardika menegaskan bahwa komisi akan memastikan validitas daftar tersebut sebelum melangkah untuk mengambil tindakan.
“Inspektorat kami masih mengumpulkan bukti terkait laporan-laporan tersebut. Kami akan kemudian mengambil langkah-langkah tindak lanjut,” katanya pada hari Senin.
Pada tanggal 14 Juni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani dekrit presiden tentang pembentukan tim tugas pemberantasan perjudian online yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.
Berita terkait: Melindungi pemuda Indonesia dari perjudian online
Berita terkait: Pemerintah Indonesia akan menyelidiki perjudian online di dalam lembaga negara
Translator: Benardy F, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024