Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menempatkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai alat strategis untuk ningkatin taraf hidup dengan memperkuat ekonomi biru.
“Program KNMP merupakan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan,” kata Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, dalam pernyataannya pada Sabtu.
Ia ngomentarin inisiatif tersebut setelah mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan Randu Putih di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat.
Pejabat itu melakukan kunjungan bareng Bupati Mohammad Haris untuk meninjau lokasi pembangunan di daerah tersebut.
Ashaf menjelaskan bahwa kampung nelayan yang dikembangkan bakal dilengkapi fasilitas pendukung seperti tambatan perahu dan tempat pendaratan ikan.
Infrastrukturnya juga mencakup cold storage dan balai pertemuan nelayan untuk mendukuing industri pengolahan lokal.
“Program ini diharapkan bisa mendorong munculnya kampung nelayan yang layak, bersih, sehat, dan produktif,” ujar wakil menteri.
Ia mencatat bahwa masyarakat pesisir bisa meningkatin kesejahteraan mereka melalui peningkatan ini, termasuk pembangunan tembok laut untuk melindungi rumah dari banjir rob.
Pemerintah membayangkan kampung-kampung yang diberdayakan akan mengubah wilayah pesisir menjadi motor utama ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh nusantara.
Bupati Haris menggambarkan program ini sebagai upaya konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi lokal.
“Dari empat lokasi kampung nelayan yang kami usulkan, dua sudah mulai dibangun di Desa Randu Putih dan Desa Kalibunti,” katanya.
Ia menekankan bahwa lokasi di Randu Putih sedang dikembangkan sebagai kampung modern dan terorganisir dengan baik yang terintegrasi dengan sistem ekonomi digital.
“Pendekatan ini tentu akan mendorong perekonomian lokal,” ujar Haris.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumumkan target menyelesaikan pembangunan di 100 lokasi di seluruh Indonesia pada Mei 2026.
Pemerintah memiliki rencana lebih besar untuk mengembangkan 1.000 kampung supaya memberikan dukungan menyeluruh bagi masyarakat maritim Indonesia.