Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp164,4 triliun (sekitar US$10,1 miliar) dalam RAPBN 2026 untuk ketahanan pangan nasional sebagai salah satu agenda prioritas negara.
Hal ini diumumkan Presiden dalam pidatonya tentang RAPBN 2026 dan nota keuangan di Sidang Pleno DPR di Jakarta pada Jumat.
Menurutnya, dari total tersebut, Rp53,3 triliun (sekitar US$3,29 miliar) disiapkan untuk food estate dan cadangan pangan.
Selain itu, pemerintah berencana menyediakan 9,62 juta ton pupuk bersubsidi dengan anggaran Rp46,9 triliun (sekitar US$2,89 miliar). Sementara itu, Rp22,7 triliun (sekitar US$1,4 miliar) dialokasikan untuk mendukung perusahaan logistik negara, Bulog.
"Kami memperkuat Bulog sebagai pendukung stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli rakyat," ujarnya.
Dia mencatat bahwa langkah pemerintah menyederhanakan regulasi distribusi pupuk bersubsidi telah meningkatkan produksi beras, dengan stok beras di gudang pemerintah saat ini mencapai di atas 4 juta ton.
Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal mendasar sebagai pondasi kemandirian bangsa.
"Kita harus mencapai swasembada pangan, khususnya beras dan jagung… Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan adalah membuka sawah baru. Selain itu, pemerintah juga akan mendistribusikan pupuk bersubsidi secara tepat sasaran ke penerima yang berhak.
Pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa penyediaan benih unggul, alat pertanian modern, akses pembiayaan mudah bagi petani, serta menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah.
Berita terkait:
Indonesia kembali ekspor beras dan jagung setelah puluhan tahun: Prabowo
Kemerdekaan Indonesia bertujuan bebaskan rakyat dari kemiskinan: Prabowo
Petani muda kunci ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi RI: menteri
Penerjemah: Arnidhya Nur, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025