Minggu, 29 Juni 2025 – 21:21 WIB
Jakarta, VIVA – Perekonomian Indonesia diyakini cukup aman dari dampak perang antara Israel dan Iran saat ini. Keyakinan ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Meski begitu, dia menekankan pentingnya para pengelola fiskal memberikan data yang akurat kepada Presiden Prabowo.
Dengan data yang valid, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Misbakhun menyatakan hal ini dalam diskusi publik “Dampak Perang Iran-Israel Terhadap Perekonomian Indonesia” yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) secara daring pada Minggu, 29 Juni 2025.
"Semuanya masih aman," kata Misbakhun.
Dia menjelaskan beberapa indikator yang mendukung argumennya, seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tetap stabil di tengah gejolak. "Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga masih terkendali," tambahnya.
Selain itu, harga minyak dunia masih di bawah asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2025, yaitu USD 82 per barel. Selama harga minyak tetap di bawah patokan ICP, beban APBN dinilai masih terkontrol.
"Harga minyak masih dalam kisaran moderat, situasi ini harus kita pertahankan," ujar Misbakhun.
Namun, jika harga minyak dunia melebihi ICP, perlu ada rencana cadangan. Misbakhun menjelaskan, bila harga minyak mencapai USD 100 per barel atau bahkan USD 140 per barel, risiko terbesar ada pada subsidi BBM.
"Apakah pemerintah akan menanggungnya atau menaikkan harga BBM? Pasti ada pertimbangan ulang. Kenaikan harga BBM bisa memicu inflasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan bahwa kenaikan harga minyak tidak langsung menjadi tekanan bagi Indonesia. Misalnya, kenaikan harga minyak biasanya diikuti dengan peningkatan harga batu bara dan mineral lain. Selain itu, minyak yang diproduksi Indonesia juga diekspor dengan harga premium.
Indikator lain yang membuatnya optimis adalah pendapatan negara hingga Mei 2025 mencapai Rp 995,3 triliun, atau 33,1% dari target. Defisit APBN tercatat Rp 21 triliun, atau 0,09% dari PDB.
"Defisit masih sangat kecil, hanya 0,09% dari PDB," katanya.
Menurutnya, konflik Iran-Israel menjadi ujian bagi strategi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Meski jika konflik terus berlanjut, Misbakhun yakin selama harga minyak terkendali, APBN tetap aman.
"Pemerintah tidak perlu membuat kebijakan pembiayaan baru," tegasnya.
Yang terpenting, para pembantu Presiden Prabowo harus menyajikan data yang akurat. "Pengelola fiskal wajib memberikan data detail kepada Presiden," ujarnya.
Sementara itu, ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian karena lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 5,1% menjadi 4,7% di 2025.
"Penyesuaian diperlukan agar target APBN tercapai, meski realisasi di kuartal I dan II sempat meleset," kata Tauhid.
Halaman Selanjutnya
Tapi bila harga minyak dunia di atas ICP, perlu ada skenario lain. Jelas Misbakhun, bila harga minyak dunia sampai melewati USD 100 per barel, atau bahkan menembus USD 140 per barel, maka risiko ada pada subsidi BBM.