Menteri HAM Natalius Pigai memberikan tanggapannya terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak militer. Menurut Pigai, kebijakan tersebut merupakan bentuk pendidikan yang baik. Ia menyatakan bahwa membawa siswa ke barak militer dapat membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.
Pigai juga menekankan bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban dalam konstitusi, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan berkualitas untuk membentuk karakter siswa. Meskipun banyak penolakan terhadap kebijakan tersebut, Pigai mempertanyakan landasan dari penolakan tersebut dan menekankan pentingnya memastikan tidak ada kekerasan fisik terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.