Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani, mendesak penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap penipuan kuantitas MinyaKita, termasuk memberikan hukuman yang keras, dan menyelidiki seluruh rantai distribusi.
MinyaKita adalah program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Baru-baru ini, pemerintah mendeteksi adanya penipuan kuantitas dalam kemasan minyak. Kemasan seharusnya berisi satu liter minyak, namun hanya berisi 700-800 ml minyak.
“Penjahat yang terlibat dalam penipuan ini harus diberikan hukuman yang keras sebagai efek jera dan tidak meninggalkan celah bagi praktik serupa di masa depan,” tegasnya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat.
Menurut Maharani, penipuan terjadi karena kurangnya pengawasan, yang dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah harus mengevaluasi sistem pengawasan yang memungkinkan jenis kejahatan seperti ini,” tambahnya.
Maharani mengatakan bahwa penipuan kualitas MinyaKita harus menjadi pelajaran untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan.
Tanpa tindakan tegas dan perbaikan dalam sistem pengawasan, kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan terus menurun, demikian peringatannya.
Ia kemudian mengingatkan bahwa peredaran MinyaKita diharapkan akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan masyarakat tidak dikorbankan hanya karena pengawasan yang lemah,” tegas Maharani.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, ia meminta Komisi IX DPR RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala terhadap MinyaKita.
“BPOM harus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan berkala produk pangan di semua garis produksi dan distribusi. Ini termasuk memeriksa merek minyak goreng lainnya. DPR juga akan ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan Kementerian Perdagangan dan satuan tugas pangan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan guna pengawasan yang lebih baik terhadap rantai distribusi produk subsidi.
Berita terkait: Skandal MinyaKita – Menteri menuntut tindakan tegas terhadap produsen
Berita terkait: Penipuan MinyaKita: Satgas polisi sebut 14 tersangka
Penerjemah: Melalusa Susthira, Resinta Sulistiyandari
Editor: Primayanti
Hak cipta © ANTARA 2025