Pemerintah Susun Peta Jalan Pengawasan Polusi Industri

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan (BPLH) sedang menyiapkan peta jalan nasional untuk memantau kawasan industri sebagai bagian dari upaya mengurangi polusi.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan di Jakarta pada Rabu bahwa kementeriannya telah menyegel dua pabrik peleburan logam, PT JAS dan PT LESI, di Kabupaten Serang, Banten, karena menambah polusi udara.

“Kami tidak akan berhenti di dua perusahaan ini. KLH sedang menyiapkan peta jalan pemantauan terpadu yang akan mencakup kawasan industri di Bekasi, Karawang, Tangerang, dan daerah industri lain di Jawa,” kata Nurofiq.

Ia menyatakan bahwa langkah tegas KLH, termasuk pemeriksaan dan penyegelan PT JAS serta PT LESI pada 10 Juni 2025, menunjukkan ketegasan dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan.

Sampel udara dan limbah juga diambil dari perusahaan tersebut untuk analisis forensik lingkungan. Selain pelanggaran emisi, pabrik-pabrik itu terbukti membuang limbah B3 secara ilegal.

PT JAS yang berlokasi di Desa Beberan, Ciruas, adalah peleburan besi dengan kapasitas 150 ribu ton per tahun. Pabrik ini menggunakan tungku induksi dan terbukti mengeluarkan emisi pekat dalam volume besar tanpa pengelolaan yang memadai.

PT LESI yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande juga bergerak di industri peleburan logam. Sebelumnya, perusahaan ini direkomendasikan untuk proses hukum pada 2023, tetapi tidak ada tindak lanjut.

Pada 4 Juni 2025, drone KLH menangkap gambar emisi dari cerobongnya yang dilaporkan melebihi standar kualitas udara.

“Langit biru Jabodetabek harus menjadi standar baru, bukan pengecualian,” tegas Nurofiq.

Menteri menekankan bahwa penyegelan pabrik bukanlah akhir, melainkan awal pengawasan yang lebih ketat dan sistematis. Ia juga menyerukan gerakan bersama anti-polusi yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, media, dan masyarakat sipil.

MEMBACA  Bahkan sekutu Trump takut dia mengarahkan Amerika ke resesi dengan tarifnya. Berikut adalah beberapa jalan keluar

“Kita butuh sistem pengawasan lingkungan yang adil dan kuat. Industri harus bertransformasi ke teknologi rendah emisi. Pemerintah hadir sebagai penjaga. Masyarakat sebagai pengawas. Dan media sebagai suara kebenaran,” tambahnya.