Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sedang mengumpulkan saran dan masukan dari masyarakat mengenai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Kami masih dalam proses mendengarkan aspirasi dan masukan publik untuk RUU Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan inisiatif dari DPR,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di sini, Minggu.
Mu’ti menyatakan bahwa kementeriannya akan mendukung inisiatif tersebut untuk memastikan revisi undang-undang ini selesai pada tahun 2025.
“Undang-undang ini adalah inisiatif DPR. Kami lebih seperti unit pendukung untuk memastikan undang-undang ini bisa selesai tahun ini, karena ini jadi prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas),” jelasnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan komitmennya untuk menciptakan kurikulum pembelajaran yang fleksibel dan adaptif.
Upaya ini bertujuan mencetak generasi kompeten dengan keterampilan yang relevan untuk tantangan masa depan, suatu inisiatif yang menurutnya perlu revisi UU Sisdiknas.
Sjaifudian menyarankan agar kurikulum nasional untuk pendidikan dasar dan menengah harus lebih fleksibel.
Ini akan memberi sekolah kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah. “Misalnya, di Kalimantan Timur, yang menggabungkan budaya lokal dan potensi industri dalam proses pembelajaran,” ujarnya.
Untuk pendidikan tinggi, dia mencatat bahwa universitas perlu otonomi untuk merancang kurikulum berbasis riset, kompetensi, dan budaya.
“Pendidikan tinggi harus bisa merumuskan kurikulum sesuai kebutuhan industri dan masyarakat, bukan hanya mengikuti standar nasional secara kaku,” katanya.
Berita terkait: Pengetahuan dasar penting hadapi disrupsi: menteri
Berita terkait: Hari Kemerdekaan, seruan untuk pendidikan merata bagi semua : Menteri
Penerjemah: Tri Meilani Ameliya, Mecca Yumna
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025