Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa bilang pada hari Kamis bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus jadi penggerak ekonomi lokal, bukan nambah beban baru. Hal ini ditekankan untuk tingkatkan kemandirian dan kurangi ketergantungan pada tengkulak.
“Intinya, kami minta kehadiran KDMP gak boleh bikin beban baru bagi desa, tapi harus jadi gerbang kesuksesan di tiap desa,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto dalam rapat dengar pendapat khusus soal pendanaan koperasi desa, yang dipantau dari Jakarta.
Dia bilang koperasi ini adalah peluang besar buat desa-desa buat memperkuat ekonominya. Desa akan dilibatkan di setiap tahapannya—mulai dari pendirian, pendanaan, sampai operasional—dan akan dapet fee jasa 20% dari keuntungan.
Kalau dikelola dengan efektif, skema ini bakal kurangi ketergantungan pada perantara, buka lapangan kerja, perluas akses modal, dan percepat pemerataan ekonomi di level akar rumput.
Berita terkait: Prabowo pesan bantuan beras 1,5 ton untuk warga Deli Serdang
“Inisiatif mulia dari Presiden Prabowo ini harus berhasil kita jalankan bersama, membangun dari desa dan dari bawah untuk capai pemerataan ekonomi dan kesejahteraan,” tambahnya.
Kementerian sebelumnya udah terbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2025, yang ngatur proses persetujuan untuk pendanaan Koperasi Desa Merah Putih.
Peraturan yang ditandatangani Yandri pada 12 Agustus itu ngasih prosedur berjudul “Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa untuk Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih.”
Dia jelasin bahwa peraturan itu ngasih kewenangan kepada kepala desa buat menyetujui pendanaan dalam bentuk pinjaman, berdasarkan musyawarah desa, untuk kegiatan usaha koperasi.
Kegiatan usaha itu termasuk mengelola kantor koperasi, suplai sembilan bahan pokok, mengelola klinik dan apotek desa, mengoperasikan gudang dan jasa logistik, serta nyediakan fasilitas simpan pinjam.
Berita terkait: Indonesia lihat KDMP sebagai cara pulihkan peran koperasi dalam ekonomi
Penerjemah: Tri, Azis Kurmala
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025