Sabtu, 12 Juli 2025 – 00:40 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, angkat bicara soal kementerian/lembaga yang kompak mengusulkan penambahan anggaran di 2026. Sebab, usulan itu jadi perbincangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Kata Ketua MA soal Larangan Perberat Vonis Dihapus dalam RUU KUHAP
Muzani menjelaskan jumlah anggaran tersebut masih sebatas usulan dan belum disetujui DPR RI. Menurutnya, usulan itu akan dipelajari lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan buat diputuskan setuju atau tidak.
Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Baca Juga:
DPR Dukung Satgas Rokok Ilegal untuk Jaga Penerimaan Negara
“Itu pengajuan ya, saya kira nanti Kementerian Keuangan dan kementerian terkait akan baca, pelajari,” kata Muzani ke wartawan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Juli 2025.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, setiap kementerian udah punya program kerja masing-masing buat tahun 2026. Pagu indikatif disesuaikan dengan rencana kerja di tiap kementerian dan lembaga.
Baca Juga:
Deretan Kementerian/Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran 2026
“Pengajuan pagu indikatif udah waktunya sebelum presiden sampaikan pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus 2025 nanti,” kata Muzani.
Diketahui, sejumlah kementerian/lembaga minta tambah anggaran dalam rapat kerja bareng DPR RI. Mereka sampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2026.
Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo
Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Alasannya, pagu indikatif beberapa kementerian/lembaga di 2026 turun dibanding tahun sebelumnya. Makanya, mereka minta tambah anggaran buat jalankan tugas dan program, termasuk dukung asta cita Presiden Prabowo.
Salah satunya, Badan Gizi Nasional minta tambahan Rp118 triliun dari pagu indikatif Rp217 triliun. Jadi, total anggaran yang diminta Rp335 triliun.
Uang itu dipakai buat program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026, termasuk bangun 30 ribu dapur atau SPPG yang target selesai Desember 2025.
Mahkamah Agung juga minta tambah anggaran 2026 sebesar Rp7,6 triliun. Anggaran itu bakal dipakai untuk dukung hak keuangan, penguatan, dan fasilitas hakim.
Halaman Selanjutnya
Sumber: Youtube Sekretariat Presiden