Minggu, 13 Juli 2025 – 08:45 WIB
VIVA – Suasana kekeluargaan terasa hangat saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di Kediaman Dinas Mendagri, Jakarta, Sabtu siang (12/7/2025). Pertemuan santai sambil makan siang ini membahas beberapa isu penting, seperti percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Mendagri menyambut baik kedatangan Wali Nanggroe dan rombongannya. Ia mengapresiasi inisiatif silaturahmi ini sekaligus sebagai ruang diskusi antara kedua belah pihak.
Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari segi struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, dibahas juga optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh.
Mendagri menyatakan, peningkatan PAD bisa dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang mudah dan memperluas akses pasar global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di semua tingkat pemerintahan Aceh juga menjadi bahasan penting.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan Wali Nanggroe. Ia juga menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh mengadakan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara lebih mendalam.
“Model alokasi Dana Otsus yang dipakai di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian untuk hal tertentu dengan earmarking, bisa jadi alternatif untuk Aceh,” kata Mendagri.
Dalam pertemuan ini, Mendagri didampingi Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.
Sementara rombongan Wali Nanggroe PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar terdiri dari anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbag Program dan Perencanaan T. Ambral Ponda.
Halaman Selanjutnya
“Pola pengalokasian Dana Otsus yang diterapkan di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian lagi untuk hal-hal tertentu dengan menggunakan skema earmarking, dapat menjadi alternatif model yang juga diterapkan di Aceh,” ujar Mendagri.