“
loading…
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisi acara di UII Yogyakarta. FOTO/X @aniesbaswedan
JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang telah disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU tersebut melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies dalam cuitannya di X dikutip, Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, publik sulit mengakses draf akhir RUU TNI dan minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kata Anies, maka semua elemen masyarakat harus memastikan ada rambu-rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan perang masuk dan terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meski tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.