Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan ekspor sumber daya alam adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberi manfaat maksimal bagi rakyat.
Ia mencatat sebagian besar keuntungan dari sumber daya alam Indonesia selama ini mengalir ke luar negeri, bukan sepenuhnya dinikmati rakyat.
“Sudah terlalu lama, sebagian keuntungan sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di negara kita. Maka kami memutuskan menerapkan kebijakan satu pintu untuk ekspor sumber daya alam,” kata dia dalam pidato peringatan Hari Pancasila 2026 di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis, awalnya fokus pada batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy.
Kepala negara juga menekankan pentingnya invetasi besar-besaran di hilirisasi industri guna menambah nilai tambah sumber daya alam.
Pemerintah bertujuan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat kekayaan alam menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, ucap dia.
Ia menambahkan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila, termasuk prinsip ekonomi egaliter yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Prabowo yakin arah pembanguan ekonomi nasional sudah digariskan para pendiri bangsa lewat Pasal 33 UUD 1945.
Ekonomi Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karenanya, memperkuat koperasi tetap jadi agenda utama untuk tingkatkan kesejahteraan dan kurangi kemiskinan, katanya.
“Koperasi harus diperkuat untuk membantu rakyat kita keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Harus kita kuatan UMKM, dan pedesaan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tandas dia.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan tujuan utama pembangunan ekonomi nasional adalah mewujududkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi harus disetai pemerataan hasil pembangunan, sehingga kemajuan dirasakan di seluruh level masyarakat.