Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa rencana pembaruan narasi sejarah resmi Indonesia bertujuan untuk memperkuat persatuan nasional melalui cerita positif tentang peristiwa penting.
"Kami berharap sejarah nasional dapat mempererat persatuan bangsa dalam keberagaman," kata Zon dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen pada Rabu.
Narasi yang diperbarui ini akan mengisi celah dan informasi yang belum lengkap dalam sejarah resmi saat ini, terutama peristiwa selama 26 tahun terakhir sejak masa kepresidenan BJ Habibie pada 1998, serta temuan fakta hukum dan arkeologi baru.
Berita terkait: Pemerintah fokus pada repatriasi benda sejarah kolonial
"Kami juga akan menyoroti prestasi internasional, seperti Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok," tambah menteri itu, merujuk pada peran kepemimpinan Indonesia di dunia.
Zon menjelaskan bahwa narasi revisi ini akan dibuka untuk tinjauan publik, mengundang masukan dari profesional, sejarawan, dan akademisi.
Ia juga menanggapi kritik bahwa pembaruan ini mungkin mengurangi laporan kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998.
Berita terkait: Insiden ‘pemerkosaan massal’ pada kerusuhan ’98 masih dipertanyakan: Zon
"Kritik selalu menjadi bagian dari upaya pembaruan," kata Zon. "Tapi saya minta semua menunggu hingga narasi baru selesai."
Ia menekankan bahwa proyek ini dimaksudkan sebagai tonggak jelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
"Kementerian kami juga telah membentuk kembali direktorat sejarah. Kita membutuhkan sejarah agar anak cucu kita mengenal masa lalu," tutupnya.
Berita terkait: Industri budaya Indonesia jadi kunci pertumbuhan ekonomi masa depan
Penerjemah: Fitra Ashari, Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025