Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan penyelenggaraan ibadah haji 2026 harus tetap dilaksanakan meskipun ada dinamika geopolitik yang terjadi.
“Dengan situasi geopolitik global saat ini, segala persoalan atau hal terkait haji harus tetap dijalankan sebaik mungkin,” kata Maharani usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Kamis.
Ia mengatakan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia harus melakukan evaluasi, langkah mitigasi, dan antisipasi terkait situasi di Timur Tengah.
“Tentu, DPR melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan menyikapi situasi tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melaporkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah memastikan jemaah dapat tetap melakukan ibadah umroh dengan aman meskipun eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Situasi keamanan di Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Mekah, dan Madinah, dilaporkan aman dan kondusif. Jemaah yang saat ini berada di wilayah tersebut dapat terus beribadah dengan tenang dan tanpa hambatan berarti,” kata menteri tersebut.
Dia menjelaskan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah telah mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan dan aktivitas transportasi udara internasional.
Beberapa negara di kawasan telah menutup ruang udaranya, terutama di rute-rute yang selama ini menjadi jalur penerbangan internasional utama ke kawasan Teluk.
Sebelumnya, anggota DPR Selly Andriany Gantina telah meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario darurat terkait pembiayaan dan logistik haji di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Indonesia mengirimkan sekitar 210 ribu jemaah haji setiap tahunnya, dengan berbagai kontrak layanan yang sebagian besar hanya berlaku hingga akhir musim haji.
Berita terkait: Tiga skenario penyelenggaraan haji di tengah eskalasi perang
Berita terkait: Arab Saudi pastikan umroh aman di tengah ketegangan kawasan: pemerintah RI
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026