Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendukung langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2026.
Airlangga berpendapat bahwa kebijakan Purbaya itu sudah benar, untuk memberikan kepastian pada kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia.
"Saya rasa bagus. Karena kita lihat dengan cukai yang tidak berubah, kepastian buat industrinya menjadi lebih jelas," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Baca Juga:
Sidak Kantor Pusat BNI, Purbaya Ngaku Mau Ikut Rapat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat
Sebelumnya, Purbaya telah memastikan tidak akan menaikkan cukai rokok untuk tahun depan.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang diadakan Purbaya bersama dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).
"Satu hal yang saya tanyakan, apakah saya perlu mengubah tarif cukai 2026? Mereka bilang asal tidak diubah, sudah cukup. Ya sudah saya tidak ubah," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat pekan lalu.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Pastikan Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Petani Tembakau Sambut Lega
Terkait hal ini, Komisi XI DPR RI juga telah menyatakan dukungannya atas keputusan Purbaya tersebut. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah Purbaya tersebut sudah tepat.
"Menurut saya langkah Pak Purbaya untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau di 2026 itu adalah langkah yang tepat dan perlu diberikan dukungan," kata Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Minggu, 28 September 2025.
Dia berpendapat, keputusan itu menunjukan bahwa Menkeu Purbaya mulai memahami permasalahan fundamental dalam persoalan cukai hasil tembakau.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Pastikan Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Industri Minta Kepastian 3 Tahun ke Depan
Halaman Selanjutnya
Terkait hal ini, Komisi XI DPR RI juga telah menyatakan dukungannya atas keputusan Purbaya tersebut. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai, langkah Purbaya tersebut sudah tepat