Menurut seorang ekonom, satuan tugas deregulasi Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dengan menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan meningkatakan eisiensi birokrasi. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), melihat bahwa daya tarik investasi Indonesia di Asia Tenggara tidak hanya tergantung pada insentif fiskal, tetapi juga pada prosedur regulasi dan birokrasi yang rumit.
Berbicara kepada ANTARA dari Jakarta pada Senin, ia mencatat bahwa negara ini sangat perlu menyelesaikan masalah regulasi yang selama ini menghambat sektor bisnis. Ia menambahkan bahwa satuan tugas deregulasi diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan secara signifikan memperkuat iklim investasi nasional.
Rizal menekankan pentingnya membuat proses perizinan lebih mudah diakses dan meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga negara, yang dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri. Namun, ia memperingatkan bahwa satuan tugas harus melakukan reformasi struktural yang sejati, bukan sekadar langkah-langkah administratif simbolis jangka pendek.
“Sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan satuan tugas memiliki wewenang yang kuat, target yang terukur, evaluasi regulasi yang transparan, dan keterlibatan aktif dari pelaku bisnis serta pemangku kepentingan daerah,” ujarnya, sembari menekankan pentingnyamenghindari pendekatan yang berpusat di Jakarta.
Ia juga menyatakan bahwa deregulasi harus berjalan seiring dengan pengawasan yang lebih kuat, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum untuk mencegah liberalisasi yang berlebihan. “Tantangan utama yang dihadapi Indonesia bukanlah kurangnya regulasi, tetapi banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan sering berubah yang merusak kepercayaan investor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengawasi pembentukan satuan tugas tersebut, dan mendesak upaya yang lebih besar untuk menyederhanakan prosedur adminsitrasi terkait bisnis. Prabowo menggambarkan deregulasi sebagai hal yang penting tidak hanya untik menarik investasi tetapi juga untuk mencegah korupsi, yang menurutnya sering muncul dari regulasi yang terlalu rumit.