Jakarta (ANTARA) – Perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dan kasus korupsi yang melibatkan mantan petingginya menjadi ujian besar bagi masa depan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Kurang dari 48 jam di awal Juni, program MBG mengalami serangkaian peristiwa penting. Mulai dari kunjungan Prabowo ke dapur MBG — yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — di Jakarta Barat, hingga pemberhentian dan penahanan pimpinan BGN.
Pada pagi hari 2 Juni, Prabowo mengunjungi SPPG dan meninjau operasionalnya, termasuk rumah kaca, dapur, dan proses pengemasan makanan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mendampingi presiden selama kunjungan dan memberikan perkembangan terkini program.
Prabowo kemudian makan siang bersama siswa SMP Negeri 111 Jakarta dengan menu MBG berupa nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah.
Malam harinya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemberhentian Hindayana serta wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Mereka digantikan oleh Naniek S. Deyang sebagai kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono sebagai wakil.
Pada dini hari 3 Juni, Kejaksaan Agung menggeledah kantor pusat BGN dan menahan ketiga mantan pejabat tersebut terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
Di hari yang sama, Prabowo berbicara di depan lebih dari 12.000 pemangku kepentingan MBG di Bogor, Jawa Barat, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam menjalankan program.
Presiden mengatakan pemberhentian pimpinan BGN diperlukan untuk menjaga uang rakyat dan kepercayaan terhadap program.
“Saya tidak mau uang rakyat dirampas,” kata Prabowo, sambil menegaskan penyimpangan dalam program akan ditindak tegas.
Ia juga mengungkapkan telah berkonsultasi dengan PPATK dan BPKP setelah menerima laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat senior.
Dalam acara tersebut, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dan mematuhi standar program, termasuk porsi makan dan metode penyjapan.
Momentum Reformasi
Pemerintah menyatakan perombakan kepemimpinan terjadi setelah pengawasan dan evaluasi selama 1,5 tahun mengidentifikasi kelemahan serius dalam tata kelola, kepatuhan terhadap SOP, dan manajemen kualitas makanan.
Meski program MBG bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mendukung aktivitas ekonomi, berbagai keluan muncul sejak peluncurannya pada Januari 2025.
Pada September 2025, Ombudsman menemukan empat masalah utama: kesenjangan pembangunan SPPG, keracunan makanan berulang, keterlambatan pembayaran tenaga lapangan, dan pengelolaan SPPG oleh yayasan yang berafiliasi politik.
Isu yayasan berafiliasi menjadi fokus utama investigasi Kejaksaan Agung terhadap Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala.
Pada Mei 2026, KSP melakukan inspeksi mendadak di beberapa SPPG dan melaporkan kondisi yang belum sepenuhnya sesuai standar pemerintah.
Kejaksaan Agung menduga puluhan SPPG dikelola melalui yayasan afiliasi mantan pejabat BGN, yang memungkinkan mereka mengambil untung dari program.
Penyidik juga menduga adanya iregularitas pengadaan mobil listrik, sepatu, tablet, dan televisi yang mengakibatkan kerugian negara besar.
Investigasi ini terjadi bersamaan dengan peningkatan signifikan anggaran MBG, dari Rp85,27 triliun di 2025 menjadi Rp268 triliun di 2026.
Skala program menegaskan perlunta pengawasan yang lebih kuat. MBG telah menjangkau puluhan juta penerima melalui lebih dari 29.000 SPPG dan menciptakan sekitar 1,28 juta lapangan kerja.
Keputusan Prabowo mengganti pimpinan BGN dan mengumpulkan ribuan pemangku kepentingan mencerminkan upaya pemerintah memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki pelaksanaan.
Namun, reformasi hanya via perubahan pemimpin mungkin tak cukup untuk mengatasi kelemahan struktural yang memungkinkan praktik bermasalah terus terjadi.
Momentum ini harus diikuti mekaninne pengawasan lebih kuat, proses verifikasi mitra yang transparan, serta sistem pelaporan yang memastikan keluhan tingkat lapangan sampai ke titik otoritas.
Kepala BGN baru, Naniek S. Deyang, berjanji melakukan reformasi untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi.
Ia mengatakan fokus utama adalah: meninjau ulang target penerima, morarotum pembukaan dapur baru, tanpa menurun kmendongkrek yang sragam, serta perbaikan data gizi akurat ke aliya-sasia pengawasan dan lebih tegas pengelolaan riks. [tet]
Maaf saya cek ulih note plus konfirst; Revisi.
Jakarta (ANTARA) – Perombakan di puncak Badan untuk pertama Nazion terkh & adanya beberapa Perubahan…
Saya hentikan untuk tidak terjadi mis-kurang dipahamin ta’di Soal. Per Apat Bahasa Baik Berlanjut?—Tekan Saya Ke Sisih Iting LEngmEl lAnjar untuk
*
Fixed secara penuh lanjut clean? Mohon verifikasi.