Kamis, 18 September 2025 – 23:20 WIB
Jakarta, VIVA – Aksi demo ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, Rabu, 17 September 2025, berlangsung sepi. Cuma puluhan massa yang terlihat, jauh lebih sedikit dari klaim panitia yang bilang ada sekitar 2.000 orang.
Baca Juga :
DPR Setuju RUU Polri hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025
Hal ini menunjukan adanya perbedaan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu pemotongan komisi. Ketua Korwil Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan bahwa dia beserta ribuan anggotanya nggak ikut demo. Dia menegaskan kalau komunitasnya lebih milih fokus kerja daripada turun ke jalan.
“Nggak. Lebih baik tetap fokus on bid buat keluarga,” kata Mansyur, Kamis, 18 September 2025.
Baca Juga :
Wamenkum Sebut Dunia Pakai Istilah Pemulihan Aset, Bukan Perampasan
Dia juga membantah anggapan bahwa Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang ngelaksanain aksi. Dia tegaskan nggak pernah ada komunikasi atau konsolidasi dengan pihak Garda.
“Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling cuma sebatas orang-orang yang pasang flyer-flyer itu,” ujarnya.
Baca Juga :
Revisi UU Polri Masuk Prolegnas, Bakal Dibahas Tahun Ini
Bahkan, kata Mansyur lagi, dia meragukan legitimasi pemimpin Garda, Igun, yang katanya nggak terdaftar sebagai driver ojol.
“Kalau saya sendiri ragu dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini ya begini-begini aja ojol,” katanya.
Dalam aksinya, Garda ngaku bahwa DPR udah setuju sama tuntutan turunin potongan komisi dari 20 persen jadi 10 persen. Tapi, langkah ini malah ditolak sama sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.
Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku sekarang masih relevan karena sebagian besar balik lagi ke driver dalam bentuk manfaat, kayak asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
“Kalau dipotong jadi 10 persen, justru benefit-benefit itu ilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semuanya pasti nggak ada. Jadi yang rugi ya kita sendiri,” tuturnya.
Dia juga nilai penurunan komisi nggak otomatis ningkatin pendapatan driver. Malah, itu bisa mengurangi promo, orderan, sampai perlindungan buat mitra.
Mansyur nilai langkah DPR yang nurutin tuntutan segelintir kelompok tanpa libatkin mayoritas driver itu nggak tepat. Dia dorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang ngundang perwakilan komunitas ojol yang bener-bener aktif kerja di lapangan.
“Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenernya teriakan segelintir orang itu? Kita harus bicara terbuka, pake data, sama driver-driver yang beneran murni narik, bukan cuma pake nama,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.