Dasco Tegas Tolak Usulan Menteri Pertanian untuk Cairkan Bantuan Diaspora Aceh bagi Korban Bencana

WARTAKOTALIVE.COM, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak setuju dengan usulan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang ingin agar bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia diubah menjadi uang tunai.

Bantuan tersebut berupa minyak goreng dan gula pasir yang rencananya akan dikirim untuk para korban banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera.

Penolakan ini disampaikan Dasco dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera, Rabu (18/2/2026).

Dalam rapat itu, Dasco berpendapat bahwa wacana untuk mengganti bantuan jadi uang justru akan menimbulkan masalah administratif dan teknis yang lebih rumit lagi.

Menurut Dasco, bantuan itu sudah terlanjur dibeli oleh diaspora Aceh di Malaysia dan saat ini tinggal dikirim lewat Pelabuhan Port Klang.

Jika kemudian diminta untuk diuangkan, prosesnya akan lama dan berpotensi menghambat penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi dengan segera.

Ia menekankan, dalam situasi darurat, yang paling penting adalah kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran bantuan.

Mengubah bentuk bantuan di tengah proses pengiriman dilihat sebagai tidak efektif, apalagi kebutuhan pokok seperti minyak dan gula sangat diperlukan di lokasi bencana.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar bantuan tidak dikirim sebagai barang, tetapi ditukar jadi uang dulu.

Amran berargumen bahwa komoditas seperti minyak goreng termasuk sensitif dan perlu pengawasan ketat supaya tidak disalahgunakan.

Ia mengingatkan bahwa dalam beberapa kasus bantuan logistik, ada potensi penyelewengan, termasuk risiko barang dijual kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, menurut Amran, mekanisme pengawasan harus ddiperkuat agar bantuan benar-benar sampai ke korban dan tidak bocor di perjalanan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan dua pendekatan dalam mengelola bantuan kemanusiaan.

Di satu pihak, pemerintah berusaha memastikan akuntabilitas dan pengawasan atas distribusi komoditas strategis.

Di pihak lain, kecepatan respons dan efisiensi prosedur menjadi pertimbangan penting dalam situasi pascabencana yang membutuhkan tindakan cepat.