Senin, 15 September 2025 – 20:53 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ngasih apresiasi ke Komisi II DPR RI atas dukungannya buat ningkatin kualitas program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2026. Dia jelasin, di tahun 2026 nanti, program kerja Kemendagri dibagi jadi empat aspek. Termasuk program dukungan manajemen, program tata kelola kependudukan, program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa, serta program pembinaan politik dan pemerintahan umum.
“Atas nama Kemendagri, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” kata Mendagri dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Mendagri nambahin, dari sisi realisasi anggaran, rencana kerja Kemendagri TA 2026 akan difokusin pada empat hal. Di antaranya mendukung prioritas presiden di daerah, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, melaksanakan kegiatan prioritas nasional yang dicantumkan dalam Surat Bersama, serta belanja yang sifatnya wajib dan tidak bisa ditunda.
Mendagri jelasin, khusus untuk dukungan program prioritas presiden di daerah, Kemendagri bakal konsisten mengawal pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program pembangunan tiga juta rumah.
Selain itu, Kemendagri juga bakal dukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, serta penanganan sampah. Kemendagri juga akan awasi pembangunan bendungan dan irigasi di daerah.
“Lalu yang kedua, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini kan tugas pokok Kemendagri, jadi kita bakal optimalkan,” lanjut Mendagri.
Di sisi lain, untuk dukungan kegiatan prioritas nasional, Kemendagri bakal perkuat layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dorong peningkatan tata kelola partai politik, dan dukung penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, juga bakal perkuat pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan TP PKK dan Posyandu.
Untuk belanja wajib yang tidak bisa ditunda, Kemendagri akan realisasikan pengadaan bahan makanan untuk praja, seleksi penerimaan calon praja (SPCP), seleksi anggota penyelenggara Pemilu, dan penuhi kekurangan belanja operasional.
Yang hadir dalam rapat itu termasuk jajaran pimpinan Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir beserta jajarannya, dan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman.