Anggota DPR Muchamad Nabil Haroen telah meminta intervensi negara untuk mengatasi biaya obat yang tinggi di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia tetangga.
“Intervensi negara sangat penting untuk menurunkan harga obat yang mahal,” kata Haroen dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu. “Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan transparansi dan menyederhanakan tata kelola di sektor kesehatan.”
Haroen mengatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi proses birokrasi yang tidak perlu dan memastikan transparansi dalam semua proses.
Regulasi yang lebih ketat mengenai harga obat dan pengawasan diperlukan untuk mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi, tambahnya.
Haroen menyatakan bahwa pemerintah juga harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatur dan memantau harga obat di pasar, termasuk dengan memberikan subsidi atau insentif bagi produsen obat dalam negeri.
Kerja sama yang erat di antara lembaga terkait diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan terpadu, tambahnya.
Haroen menyarankan bahwa harga obat bisa diturunkan dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi obat, menjadikannya lebih efisien dan transparan.
Rapat tindak lanjut dijadwalkan dalam dua minggu ke depan untuk membahas hasil studi mendalam yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Kami berharap rapat ini akan menghasilkan kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia,” katanya.
Ia menjabarkan tiga faktor kunci yang menyebabkan biaya obat lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
Pertama, tata kelola perdagangan yang tidak efisien melanda sektor kesehatan. Ini meliputi masalah seperti proses distribusi yang rumit, regulasi yang tidak transparan, dan mekanisme pengadaan yang cacat.
Kedua, biaya tambahan yang berasal dari kurangnya transparansi lebih jauh membesar-besarkan harga obat.
“Biaya-biaya ini dapat timbul dari saluran distribusi yang panjang, biaya administrasi yang tidak perlu, dan faktor-faktor lain,” jelas Haroen.
Faktor ketiga adalah disparitas dalam kebijakan harga dan regulasi antar negara. Haroen menunjukkan bahwa Malaysia memiliki mekanisme yang lebih ketat dan lebih efektif dalam mengendalikan harga obat dibandingkan dengan Indonesia.
“DPR siap mendukung pemerintah dalam memastikan harga obat yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.
Berita terkait: Jokowi desak penurunan harga obat, alat medis
Berita terkait: Obat herbal RI untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi
Translator: Fath Putra M, Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024