Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkomitmen memastikan akses internet di Sekolah Rakyat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan memajukan digitalisasi di sektor pendidikan.
“Setiap lokasi Sekolah Rakyat akan dilengkapi layanan internet yang memadai agar proses pembelajaran digital berjalan lancar,” kata Alfreno Kautsar Ramadhan, Staf Khusus Menteri, dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyediakan pendidikan yang merata dan terhubung, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Alfreno menyampaikan hal ini saat mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid dalam kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Sabtu (5 Juli).
Menurut Alfreno, konektivitas digital adalah solusi utama untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok rentan.
“Kami ingin mahasiswa Poltekesos Bandung—dan semua siswa Sekolah Rakyat—bisa mengakses dunia digital agar masa depan mereka lebih cerah,” ujarnya.
Penyediaan internet ini merupakan kolaborasi antara Kemkominfo dan Kementerian Sosial yang mengelola Sekolah Rakyat, sebagai upaya menyediakan fasilitas pendidikan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Alfreno menekankan, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan melek digital dan menjadi pemimpin masa depan Indonesia.
“Kami tidak hanya mencetak lulusan, tapi membentuk generasi pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang adil, tangguh, dan berdaulat,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Alfreno meninjau infrastruktur digital di Sekolah Rakyat Bandung dan memeriksa bandwidth internet yang disediakan Kemkominfo.
Di lokasi sama, Idit Supriadi Priatna, Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemsos, menjelaskan kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan internet di Sekolah Rakyat Bandung. Kota ini rencananya akan membuka minimal tiga sekolah pada 14 Juli 2025.
“Termasuk sekolah di Poltekesos, Kompleks Wyataguna, dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bandung. Jadi Bandung jadi contoh,” kata Idit.
Idit menambahkan, jaringan internet dan infrastruktur digital akan dibiayai masing-masing Sekolah Rakyat dari anggaran operasionalnya.
Pendanaan tidak berasal dari Kemkominfo atau institusi induk, karena setiap Sekolah Rakyat berfungsi sebagai unit kerja mandiri.