Presiden Donald Trump telah memecat semua anggota tersisa dari sebuah komisi federal independen yang bertugas membantu pemilu di Amerika Serikat. Akibatnya, komisi bipartai itu sekarang tidak memiliki satu pun komisioner yang menjabat.
Gedung Putih mengonfirmasi kabar ini pada hari Jumat, hanya beberapa bulan sebelum pemilu paruh waktu November mendatang.
“Presiden, sebagai kepala cabang eksekutif, memiliki hak untuk memberhentikan individu yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan tugas penting mengamankan pemilu Amerika,” demikian pernyataan Gedung Putih.
Mereka menambahkan bahwa pemerintahan sedang “bekerja sama dengan seluruh lembaga dan mitra lokal untuk melindungi pemilu dari kecurangan dan penyalahgunaan” menjelang pemilu paruh waktu.
Keputusan ini menyangkut Komisi Bantuan Pemilu (EAC), sebuah kantor independen yang dibentuk Kongres pada 2002 untuk mendukung pejabat pemilu di tingkat negara bagian dan lokal. Tugasnya antara lain membuat pedoman pemilu yang tidak mengikat, mensertifikasi sistem pemungutan suara, dan mengelola formulir pendaftaran pemilih lewat pos nasional.
Lembaga ini biasanya dipimpin oleh empat komisioner. Namun pada hari Kamis, dua komisioner dari Partai Demokrat — Thomas Hicks dan Benjamin Hovland — dipecat melalui surel, menurut kantor berita Reuters.
Komisioner Republik yang tersisa, Christy McCormick, memilih mengundurkan diri. Sementara satu komisioner Republik lainnya, Donald Palmer, sudah hengkang pada bulan April.
Berdasarkan undang-undang, komisi ini harus berisi perwakilan Partai Demokrat dan Republik secara seimbang, dan dibentuk untuk membantu negara setelah pemilu presiden 2000 yang bersengketa.
Keputusan Trump semakin memicu kekhawatiran bahwa ia akan campur tangan dalam pemilu paruh waktu mendatang, yang menentukan kendali Kongres untuk sisa masa jabatannya.
Menurut Konstitusi AS, wewenang penyelenggaraan pemilu berada di tangan negara bagian, bukan pemerintah federal.
Komisi Bantuan Pemilu sebelumnya menolak menerapkan sebagian dari perintah eksekutif Trump pada Maret 2025 yang meminta komisi tersebut mewajibkan bukti kewarganegaraan pada formulir pendaftaran pemilih lewat pos nasional.
Kemudian, seorang hakim federal memblokir bagian perintah itu, dengan menyatakan presiden telah melampaui kewenangannya. Trump telah mengajukan banding.
Pemilih sebenarnya sudah diwajibkan menegaskan kewarganegaraan mereka sebelum memilih, karena memilih bagi warga non-AS adalah ilegal. Kasus praktik ilegal ini jarang terjadi.
Pemecatan ini merupakan upaya paling baru dari presiden dalam upaya lebih luas mengubah cara pemilu dilakukan.
Pemerintahan Trump telah mendorong memperketat aturan pemilu lewat pos dan mengancam menahan dana federal bagi negara bagian yang menolak mengadopsi persyaratan pemilu baru. Banyak upaya itu ditentang di pengadilan.
Awal pekan ini, pemerintahan juga mengirimkan surat peringatan kepada pejabat pemilu bahwa mereka bisa dituntut jika gagal menghapus warganegara non-AS dari daftar pemilih.
Trump membela langkahnya sebagai perlindungan integritas pemilu. Ia terus mengklaim kekalahannnya dari politisi Demokrat Joe Biden dalam pemilu 2020 adalah akibat kecurangan, tuduhan yang tak didukung bukti.
Pemecatan terbaru karena Mahkamah Agung AS bulan lalu, memperluas wewenang presiden memecat anggota badan independen meski tanpa alasan jelas.
Dalam putusan 6-3 favor Trump, Mahkamah menyangkal bahwa “Kongres maupun pengadilan tidak boleh membebani” Presiden dengna pemimpin-lembaga dibawah cabang eksekutif yang tidak disetujuinya.
Presiden diizinkan hukum untk menunjuk penerimum pos kosongng ahli komils. Masih belum kapan apakah Trump akan mmocari flau menentukan masalah itu kosnot selama ini.