Banda Aceh (ANTARA) – Aceh ingin memaksimalkan manfaat ekonomi dari penemuan gas alam dalam jumlah besar di Blok Andaman lepas pantai. Caranya dengan mendorong pembangunan industri hilir di daerah.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, meminta pemerintah pusat untuk menghubungkan proyek ini dengan pembangunan industri hilir di darat. Hal ini terutama difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEK).
Langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dalam rencana itu, revitalisasi KEK Arun menjadi salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional.
“Gubernur Mualem ingin Blok Andaman menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh pada Rabu.
Perusahaan asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, menargetkan produksi awal sekitar 300 juta kaki kubik standar gas per hari. Produksi ini akan dimulai dari lapangan gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
“Sumber daya gas alam kita melimpah, jadi kita juga harus menyiapkan semuanya dengan matang. Izin untuk mengembangkan industri hilir sudah kita dapatkan,” kata Nurlis.
Menurutnya, cadangan gas ini dan sekitar 7.500 barel kondensat per hari bisa dipasok ke pabrik metanol yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk mendukung program campuran biodiesel Indonesia.
Selain itu, kondensat tersebut juga bisa diolah di dalam negeri menjadi produk seperti nafta, minyak tanah, solar, dan bensin.
“Jika ada kondensat, itu membuka peluang untuk membangun kilang. Begitu industri hilir ini mulai dibangun, dampak ekonomi akan sangat besar dan nyata,” jelas Nurlis.
Untuk mengamankan keuntungan ekonomi ini, Gubernur Mualem telah resmi menolak pengolahan gas di lepas pantai. Ia secara langsung mengirim surat kepada Presiden Prabowo dan Menteri ESDM. Isinya meminta agar gas tersebut diproses melalui Fasilitas Penerima Darat yang berada di KEK Arun Lhokseumawe, bukan menggunakan kapal yang mengapung di lepas pantai untuk produksi, penyimpanan, dan pemindahan minyak atau gas (FPSO).
Pemerintah Aceh juga meminta agar rencana pengembangan proyek ini ditunda sementara. Tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah bisa menyelesaikan beda pendapat tentang alokasi gas untuk industri lokal.
Disamping itu, pemerintah provinsi meminta Mubadala Energy untuk bekerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia lokal, terutama untuk mempersiapkan tenaga kerja Aceh yang siap dipekerjakan di industri minyak dan gas.
Di perairan utara Aceh, terdapat enam wilayah kerja besar minyak dan gas, yaitu Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.