Rabu, 1 Juli 2026 – 17:01 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah dituntut tidak hanya bisa membuat kebijakan yang tepat, tetapi juga harus memastikan kebijakan itu berjalan dengan efektif dan memberi dampak. Namun kenyataannya, pemerintah masih menghadapi masalah dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menunjukkan hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah yang berhasil mendapat nilai Unggul.
因為, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, menegaskan bahwa memperkuat ekosistem policy advisory nasional itu penting. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan, terutama untuk mendukung kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam Forum Strategis Nasional di Jakarta.
“Program yang baik, anggaran besar, dan sumber daya yang memadai tidak akan berguna kalau kebijakan dasarnya tidak dirumuskan, dijalankan, dievaluasi, dan dikomunikasikan dengan baik. Karena itu, pemerintah perlu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan data, bukti, dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” kata Taufiq pada Rabu, 1 Juli 2026.
menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau kualitas program. Faktor yang paling dasar adalah kualitas kebijakan itu sendiri. Dia juga menilai bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Perlu ada ekosistem Policy Advisory System yang melibatkan birokrasi, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga riset, dan masyarakat untuk bersama-sama menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga mengatakan hal yang sama. Ia bilang, policy advisory harus menjadi bagian penting dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah. Tugasnya bukan cuma memberi masukan atau menulis naskah kebijakan, tetapi juga memberikan analisis yang objektif, berdasarkan bukti, dan menawarkan berbagai solusi alternatif.
Dudung menjelaskan, pembangunan ekosistem policy advisory butuh kerja sama semua pihak. Mulai dari staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, sampai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan think tank. Kolaborasi ini diyakini bisa menghasilkan keputusan pemerintah yang lebih berkualitas, mudah diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Berbagai program strategis nasional saat ini butuh koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga riset, media, dan masyarakat jadi pondasi penting untuk membangun ekosistem policy advisory nasional. Ini bisa membantu proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan adaptif terhadap perubahan,” tegasnyuta.