Kementerian Koordinator Bidang Pangan sedang menjajaki kemungkinan memasukkan pelabuhan yang menerapkan konsep pelabuhan hijau ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Ini bisa menjadi insentif ekonomi untuk upaya mengurangi emisi karbon di sektor pelabuhan.
“Ini bisa jadi insentif, seperti bangunan hijau. Pelabuhan hijau juga berpotensi dimasukkan ke dalam skema harga karbon. Itu adalah sebuah peluang,” kata Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Ketahanan Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di Jakarta pada Rabu.
Langkah ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak operator pelabuhan untuk menerapkan prinsip Pelabuhan Hijau dan Cerdas. Hal itu tidak hanya akan meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga daya saing pelabuhan dan bisnis terkait.
Namun, Nani menjelaskan bahwa skema insentif ini belum bisa diterapkan karena pemerintah masih menyusun metodologi Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV). Metodologi ini nantinya akan menjadi dasar untuk menghitung pengurangan emisi karbon di sektor pelabuhan.
“Untuk kapan insentif pelabuhan hijau diterapkan, kami perlu metodologi MRV dulu. Kami akan mengembangkannya bersama,” ujarnya.
Metodologi tersebut akan disusun bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya agar pengurangan emisi dari sektor pelabuhan bisa dihitung secara akuntabel sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam skema NEK.
Pengembangan skema ini merupakan bagian dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Mekanisme ini mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, serta target nol emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Peluang insentif ini dibahas saat peluncuran inisiatif Pelabuhan Hijau dan Cerdas (GSPI) 2026 oleh ASRI. Program ini mendorong penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan berbasis teknologi melalui penilaian lingkungan dan digitalisasi.
Program Pelabuhan Hijau dan Cerdas sudah berjalan sejak 2019. Pada 2025, sebanyak 41 pelabuhan ikut serta dalam penilaian. Delapan pelabuhan memenuhi kriteria untuk menerima sertifikasi dan penghargaan Pelabuhan Hijau dan Cerdas pada 15 Juli 2026.
Nani mengatakan, keramahan lingkungan menjadi komponen utama penilaian Pelabuhan Hijau dan Cerdas dengan bobot 80 persen. Sementara penerapan teknologi dan digitalisasi, atau pelabuhan cerdas, berbobot 20 persen.
Dalam penilaian keramahan lingkungan, kata Nani, termasuk di dalamnya pengelolaan limbah pelabuhan dan kapal, penggunaan energi terbarukan, restorasi mangrove, dan upaya pengurangan emisi karbon.
“Yang terpenting adalah kesadaran lingkungan. Jadi, penanaman mangrove itu wajib, energi terbarukan juga diharapkan, dan pengelolaan sampah dari pelabuhan itu sendiri serta dari kapal yang masuk juga dinilai,” jelasnya.
Sementara itu, Tatang Yuliono, Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Distribusi Pangan, mengatakan bahwa insentif yang diusulkan dapat meningkatkan minat operator pelabuhan untuk mengikuti penilaian Pelabuhan Hijau dan Cerdas secara signifikan.
“Kami yakin jika Pelabuhan Hijau dan Cerdas mendapat insentif, operator akan bersemangat untuk mematuhi persyaratan wajib karena ada manfaat dan peluang yang nyata,” kata Yuliono.
Sebagai mitra penilaian pemerintah, perusahaan jasa survey milik negara IDSurvey mendukung pengembangan standar dan sertifikasi untuk pelabuhan hijau di Indonesia. Direktur Operasional IDSurvey, David Sirait, mengatakan bahwa transisi menuju Pelabuhan Hijau dan Cerdas tidak hanya soal kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing Indonesia.
Menurut David, IDSurvey bersama PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan Pelabuhan Hijau dan Cerdas melalui jasa asurans, verifikasi, inspeksi, dan sertifikasi yang dapat meningkatkan sistem logistik nasional.
“Transformasi menuju Pelabuhan Hijau dan Cerdas tidak hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga tentang keberlanjutan. Daya saing yang lebih kuat akan meningkatkan kinerja logistik dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan,” ujar Sirait.