Ini adalah rangkuman dari beberapa keputusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat yang baru saja diumumkan, berkaitan dengan Presiden Donald Trump.
Perubahan aturan pemecatan pegawai independen
Mahkamah Agung memutuskan, dengan suara 6-3, bahwa presiden punya kekuasaan lebih besar untuk memecat anggota badan pemerintah independen tanpa perlu memberikan alasan. Keputusan ini mendukung pemecatan Trump terhadap anggota Komisi Perdagangan Federal (FTC) dari Partai Demokrat, Rebecca Slaughter. Ini membatalkan aturan dari tahun 1935 yang melindungi pemimpin badan pengawas tertentu agar tidak bisa dipecat seenaknya oleh presiden.
Trump sendiri memecat Slaughter tahun lalu tanpa alasan yang jelas, kemungkinan karena perbedaan kebijakan. Putusan ini punya dampak luas karena memperkuat cengkeraman Trump atas pemerintah AS dan memudahkannya menempatkan sekutu politik di posisi penting. Trump memuji keputusan ini, sementara Hakim Sonia Sotomayor dalam kritiknya mengatakan keputusan ini mengacaukan keseimbangan kekuasaan.
Pengecualian penting untuk Gubernur Federal Reserve
Tapi ada satu keputusan berbeda. Dengan suara 5-4, Mahkamah Agung justru menolak memberi izin Trump memecat Lisa Cook, Gubernur Federal Reserve. Ini dianggap sebagai pengecualian besar karena belum pernah ada presiden lain yang mencoba memecat seorang gubernur bank sentral. Putusan ini melindungi kemandirian bank sentral AS (Fed) dari tekanan presiden.
Majelis hakim menekankan pentingnya independensi The Fed, baik secara nyata maupun secara penampilan. Kudanya mengatakan Trump tidak mengikuti prosedur perlindungan hukum yang sesuai saat mencoba memecat Cook. Pemecatan itu dilatarbelakangi tuduhan soal hipotek yang belum terbukti, namun lebih karena perbedaan soal kebijakan suku bunga antara Trump dan Cook.
Soal aturan surat suara pos
Keputusan ini merupakan pukulan lain bagi Trump. Mahkamah Agung mendukung undang-undang negara bagian Mississippi yang memperbolehkan surat suara yang dikirim lewat pos yang stempelnya bertanggal sebelum hari pemilihan, jadi tetap sah apabila diterima hingga lima hari kerja setelah pemungutan suara. Ini berarti suara melalui pos masih bisa dihitung meski agak terlambat.
Hal ini berlawanan dengan sikap Trump yang selalu lantang menentang surat suara pos dengan alasan rawan kecurangan. Kali ini, Hakim Roberts dan Amy Coney Barrett yang biasanya konservatif, ikut serta dengan tiga hakim liberal untuk mendukung undang-undang Mississippi itu.
Menurut Mahkamah Agung, hukum federal lah yang menentukan kapan surat suara harus dicoblos, sementara negara bagian bisa menentukan batas waktu penerimaannya.
vonis pelecehan seksual tetap berlaku
Mahkamah Agung sekali lagi memukul Trump dengan menolak bandingnya atas vonis juri yang menyatakan dia bersalah melakukan pelecehan seksual dan pencemaran nama baik terhadap penulis E. Jean Carroll. Karena itu, Trump tetap harus membayar ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS.
Pengadilan Manhattan 2023 lalu menetapkan Trump terbukti melakukan pelecehan terhadap Carroll di sebuah toko tahun 1996. Meski vonse sudah berkekuatan hukum tetap, Trump menganggap hukuman itu "palsu". Pengacaranya penulis Carroll tentu saja menyambut keputusan Mahkamah Agung karena mengakhiri upaya hukum Trump terhadap kasus itu.
yang akan datang
Dalam waktu dekat, Mahkamah Agung juga akan memutuskan soal makna "hak tanah kelahiran" yang memberikan kewarganegaraan otomatis bagi siapa pun yang lahir di AS. Keputusan ini lalu penetap Attapun prrtorobio trans and Permata suatu akhir didamping bad mereka, l dan lagi ekata sel J n,< me penyu hak land power time t pasca apa n, melanggar rumah keduajik layanan ter < , perempuan trans di ikaril olah raga, serta melangalah untuk tim spis hubungan pol. Ia pos sen mendekatariseur past agen The co-, rep J 201
ata kata kunci seminan har–,. kan mudah ija kerund" nyudul e le , waktu em t ne h teg sapat kal juga dip ming– undela –