Pemerintah perkuat pengawasan distribusi beras untuk jaga kestabilan harga, lindungi konsumen dan petani, serta berantas praktk yang ganggu ketahanan pangan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bilang, pemerintah sedang menangani berbagai ketidakberesan di sektor pangan, termasuk dugaan praktik mafia pangan yang pengaruhin harga di tingkat konsumen.
“Presiden Prabowo lagi urusin ketidakberesan yang terjadi di republik ini, termasuk di sektor pertanian,” kata Sulaiman dalam keterangan pada Kamis.
Menurut dia, pengawasan lebih ketat perlu dilakukan karena pasokan beras nasional aman. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog udah mencapai 5,3 juta ton per pertengahan Mei 2026.
Berdasarakan data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional dari Januari sampai Mei 2026 diperkirakan tembus 16,8 juta ton. Konsumsi nasional di periode sama sekitar 12,8 juta ton, jadi ada surplus hampir empat juta ton.
Sebagai bagian dari langkah pengawasan, Bapanas lagi memperketat inspeksi distribusi beras fortifikasi.
Badan ini juga bakal lakuin uji lab buat verivikasi klaim kandungan nutrisi, karena beras fortifikasi harus punya zat gizi seperti vitamin B1 dan B12, asam folat, zat besi, serta zinc.
Di saat bersamaan, pemerintah juga jaga keseimbangan antara stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani.
Supaya petani tetap untung, pemerintah udah nonton harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.
Berdasarkan pantauan Bapanas per 19 Mei, rata-rata harga GKP di tingkat petani nasional capai Rp6.947 per kilogram, naik 2,61 persen dari bulan sebelumnya dan 0,40 persen lebih tinggi dari pekan lalu.
Berita terkait: Indonesia pushes ASEAN food, energy security cooperation
Berita terkait: RI Govt speeds up food self-sufficiency to improve farmers’ welfare
Pewarta: Harianto, Kenzu
Editor: Primayanti
Hak cipta © ANTARA 2026