Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mengatakan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan secara bersamaan buat ningkatin efektivitas perlindungan anak di Indonesia.
Menurut dia, kasus kekerasan anak yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini menunjukan bahwa sistem perlindungan nasional masih punya banyak celah, mulai dari pengawasan sampe penanganan korban.
“Penguatan pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan seiring. Tidak boleh ada ruang untuk kekerasan sistemik terhadap anak,” tegasny dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.
Moerdijat menyoroti beberapa kasus yang baru-baru ini jadi perhatian publik, seperty dugaan kekerasan di tempat penitipan anak di Yogyakarta dan dugaan pelecehan seksual terhadap siswa di pondok pesantrenn di Pati, Jawa Tengah.
Dia bilang, kasus-kasus ini harus jadi alarm buat semua pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang sudah ada.
Wakil ketua MPR ini juga minta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua lembaga terkait anak supaya sistem pencegahan kekerasan berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, dia juga mendorong penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan holistis dalam perlindungan korban, yang mencakup dukungan psikologis dan keamanan fisik.
Dia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat kampanye yang bertujuan memutus siklus kekerasan lewat pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Moerdijat menegaskan, upaya perlindungan tidak bisa cuma mengandalkan penegakan hukum yang reaktif, tapi harus dibarengi dengan langkah pencegahan yang proaktif dan berkelanjutan.
Katanya, memperkuat pencegahan, penegakan hukum, dan dukungan politik itu penting banget untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Dengan langkah-langkah ini, Moerdijat optimis Indonesia bisa ningkatin perlindungan anak di seluruh tanah air sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang sehat dan berdaya saing.