Presiden Prabowo Subianto bilang, dia sudah perintahkan para mentrinya untuk bekerja sama dengan DPR supaya RUU Ketenagakerjaan bisa diselesaikan tahun ini.
“Saya telah perintah Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk kordinasi dengan DPR guna merampungkan RUU Ketenagakerjaan,” ujarnya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat.
Dia tambahin, undang-undang itu harus prioritaskan kepentingan buruh Indonesia.
Presiden juga ngasih tau beberapa langkah untuk ningkatin kesejahteraan pekerja, termasuk program perumahan yang diharapkan bisa bangun rumah sambil buka lapangan kerja.
Prabowo bilang, dia sudah tanda tangan Peraturan Presiden No. 27 tahun 2026, yang nerapin batas biaya komisi untuk platform ojek online 8 persen.
Aturan itu juga mewajibkan platform memberi perlindungan jaminan sosial buat para pengemudi.
Perwakilan buruh, kayak Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, minta pemerintah segera sahkan RUU tersebut.
Dia bilang, diksahkan RUU Ketenagakerjaan diperlukan buat jamin kepastian kerja dan lindungin hak-hak pekerja.
Masalah kunci termasuk praktik alih daya dan status hukum serta perlindungan sosial buat pekerja platform.
Dorongan buat finalisasi UU ini ngikutin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024, yang minta pemerintah dan DPR bikin undang-undang ketenagakerjaan khusus dalam dua tahun.