Menteri PU Dody Hanggodo Klaim Jadi Sasaran Deep State: Dirjen Kebal Hukum Itu Nyata!

Minggu, 29 Maret 2026 – 20:30 WIB

Solo, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap ada dugaan praktik “deep state” di dalam kementeriannya. Hal ini terkait dengan penanganan temuan penyimpangan anggaran yang mencapai Rp1 triliun.

PU Kejar Pembersihan Lumpur di Aceh, Target Pulihkan Wilayah Permukiman Warga

Pernyataan ini muncul saat proses pemeriksaan internal masih berjalan di Inspektorat Jenderal, setelah dua orang direktur jenderal (dirjen) mengundurkan diri.

Sebelumnya, Dody menjelaskan bahwa laporan awal tentang temuan itu masih berupa draf ringkasan. Dia kemudian minta dokumen lengkap untuk memahami secara utuh masalah yang sedang ditangani.

Zero ODOL Disebut Berlaku Efektif di 2027, Ini Kata Menteri PU

Dalam perkembangan terbaru, dia mengaku menemukan banyak kejanggalan di dokumen itu. “Iya, memang banyak keanehan. Menurut saya pribadi, banyak keanehan. Jadi bisa dibilang, yang dibicarakan dari awal itu hampir semuanya tidak ada buktinya,” kata Dody saat kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu, 29 Maret 2026.

Dia menjelaskan bahwa draf awal yang diterimanya cuma beberapa lembar presentasi PowerPoint. Tapi setelah minta laporan lengkap, Dody malah menemukan isi dokumennya tidak sesuai dengan tujuan audit awal yang seharusnya menyasar dua dirjen.

Tol IKN Ditargetkan Rampung dan Beroperasi Penuh di 2027

“Menurut saya pribadi ya, ini subjektif, malah yang diaudit itu saya. Jadi laporan itu, sebenarnya yang diaudit itu Menteri PU,” ujarnya.

Temuan ini membuat Dody kaitkan dengan isu “deep state” yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai fenomena itu nyata dan bisa pengaruhi proses pemerintahan, termasuk dalam penanganan kasus internal kementerian.

“Saya hanya mengonfirmasi kepada teman-teman semua, deep state itu benar ada. Jadi bukan presiden saya, Prabowo Subianto, mengarang-ngarang. Saya ini yang kena sekarang,” tegasnya.

Menurut Dody, kalau draf itu tidak dikaji lebih dalam, dia berpotensi disudutkan dalam kasus yang sedang ditangani, termasuk temuan penyimpangan anggaran yang masih dalam proses verifikasi.

Dia menyebut, dokumen awal itu seolah-olah mengarah padanya sebagai pihak yang bertanggung jawab. “Kalau draf itu sempat keluar, nanti yang kena saya, seolah-olah saya yang korupsi,” katanya.

Padahal, audit itu awalnya ditugaskan untuk menelusuri dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat di bawahnya. Soal temuan Rp1 triliun, dia tegaskan bahwa proses masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir, termasuk kemungkinan adanya tersangka.