Gugatan Bersejarah
Perkara yang melibatkan Trump berawal dari peristiwa tahun 2017, ketika Littlejohn kembali dipekerjakan sebagai kontraktor pemerintah untuk firma konsultan Booz Allen.
Saat itu, Trump menjadi sorotan karena menolak merilis laporan pajaknya ke publik, suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh presiden-presiden terpilih sebelumnya dan yang juga pernah dijanjikannya sendiri.
Laporan pajak dilindungi oleh undang-undang privasi yang ketat, namun sejak era 1970-an, setiap presiden kecuali Trump telah membukakannya sebagai wujud transparansi.
Di tengah kontroversi tersebut, saat sedang menangani kontrak dari IRS, Littlejohn mencuri berkas pajak Trump. Ia kemudian membagikan dokumen-dokumen itu kepada sejumlah outlet media besar.
Pada tahun 2020, The New York Times menerbitkan serangkaian artikel yang mengungkap bagaimana Trump yang terkenal kaya nyaris tidak membayar pajak penghasilan federal selama 15 tahun sebelumnya.
Kemudian, di tahun 2021, ProPublica menggunakan bocoran dari Littlejohn untuk memaparkan perbedaan antara cara bisnis Trump melaporkan asetnya kepada otoritas pajak dan kepada pemberi pinjaman.
Menurut gugatan Trump, kebocoran ini bermotif politik dan “menyebabkan kerugian signifikan serta irreparabel” bagi sang presiden, putra-putranya, serta kepentingan bisnisnya.
Meski Littlejohn bukan pegawai pemerintah, keluhan Trump berargumen bahwa IRS bertanggung jawab atas tindakannya.
Trump bukanlah presiden AS pertama yang menggugat pemerintah federal. Namun upaya-upaya sebelumnya diajukan setelah presiden yang bersangkutan telah meninggalkan Gedung Putih.
Misalnya, pada 1974, mantan Presiden Richard Nixon yang tengah dilanda skandal mengajukan gugatan untuk mempertahankan kendali atas dokumen-dokumen kepresidenannya, dengan menyebut publikasi yang direncanakan sebagai pelanggaran privasi.
Tapi tidak seperti Trump, para ahli mencatat bahwa Nixon sudah tidak menjabat saat itu, dan ia juga tidak menuntut kompensasi finansial.
Trump sendiri sebelumnya telah mengajukan pengaduan hukum terhadap apa yang ia anggap sebagai penyelidikan pemerintah yang tidak adil. Namun klaim-klaim itu diajukan ketika Trump masih merupakan warga sipil, yakni pada 2023 dan 2024, di antara masa jabatan pertamanya dan kedua.
Kini, setelah ia kembali menjabat, Trump memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan-pengaduan itu demi keuntungannya sendiri, begitu pula dengan perkara IRS ini.
Laporan-laporan mengindikasikan ia menuntut kompensasi sebesar $230 juta dari Departemen Kehakiman (DOJ), yang berada di bawah wewenangnya, sama halnya dengan IRS.