Pekerja Bantuan PBB Tewas di Goma yang Dikuasai Pemberontak Kongo

Presiden Prancis Konfirmasi Kematian Pekerja Bantuan UNICEF Usai Serangan Drone di Goma

Presiden Prancis menyatakan seorang pekerja bantuan Prancis dari UNICEF tewas, menyusul pernyataan pemberontak M23 bahwa sebuah ‘drone tempur’ menghantam kota.

Dengarkan artikel ini | 4 menit

Seorang pekerja bantuan Prancis untuk badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) tewas di kota Goma, bagian timur Republik Demokratik Kongo, menurut pernyataan Presiden Prancis. Hal ini diungkapkan setelah kelompok pemberontak M23 yang menguasai kota tersebut melaporkan serangan udara menghantam sebuah rumah di sana.

“Seorang humanitarian Prancis dari UNICEF telah tewas di Goma,” tulis Presiden Prancis Emmanuel Macron di X pada Rabu. “Saya menyerukan dihormatinya hukum humaniter dan para personel yang berada di lapangan serta berkomitmen menyelamatkan nyawa,” tambahnya.

Artikel Rekomendasi

Goma merupakan ibu kota provinsi Kivu Utara di DRC, sebuah kota strategis yang direbut dari kendali pemerintah oleh pemberontak M23—yang didukung Rwanda—pada Januari 2025.

Sejak kembali mengangkat senjata pada 2021, M23 telah menguasai sebagian besar wilayah timur Kongo yang kaya mineral, memicu spiral kekerasan baru di kawasan yang telah lama dilanda pertikaian.

Juru bicara M23, Lawrence Kanyuka, menyatakan serangan drone pada dini hari Rabu menghantam sebuah bangunan permukiman di pusat kota Goma. Ia menyebut Karine Buisset, warga negara Prancis dan karyawan UNICEF, berada di dalam residens tersebut dan tewas. PBB hingga kini belum memberikan komentar.

Video yang dibagikan secara daring dan diverifikasi oleh Al Jazeera menunjukkan sebuah rumah dengan sebagian atapnya hancur, serta kepulan asap yang muncul dari satu sisi. Sumber-sumber di lapangan yang dihubungi Al Jazeera mengonfirmasi kerusakan struktural tersebut.

MEMBACA  Tiga tahun berlalu, mimpi buruk kepunahan Ukraina kembali.

Seorang pekerja bantuan di dekat rumah yang terkena dampak memberitahu kantor berita AFP bahwa ia mendengar suara drone, diikuti ledakan keras yang membuat “lubang di atap” bangunan.

Penduduk lokal dan sumber-sumber kemanusiaan mengatakan kepada AFP bahwa beberapa lokasi terdampak dan sejumlah orang mungkin telah tewas.

Kanyuka menyebut “drone tempur” telah digunakan terhadap kota itu, dan menyalahkan pemerintah Kongo atas serangan tersebut.

“Pagi ini, kota Goma diserang oleh aksi terorisme yang dipimpin drone … yang menargetkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa,” tulisnya di X.

“Tindakan agresi ini merupakan provokasi yang tak tertahankan yang menargetkan kawasan perkotaan padat penduduk dan dengan sengaja membahayakan ribuan warga sipil tak bersalah,” ujar Kanyuka.

Pemerintah Kongo hingga saat ini belum memberikan komentar terkait klaim M23 tersebut.

‘Pelanggaran’ terhadap Kesepakatan Damai

Insiden ini terjadi sehari setelah angkatan bersenjata DRC (FARDC) menyatakan menembak jatuh dua drone milik pasukan Rwanda dan “sekutu-sekutu mereka” usai memasuki wilayah udara Kongo di provinsi Kivu Selatan yang bertetangga.

Drone-drone itu ditembak jatuh di Mikenge “setelah mereka secara ilegal melanggar wilayah udara Kongo di area Minembwe,” menurut sebuah akun X yang berafiliasi dengan FARDC.

“Tindakan agresi ini merupakan provokasi baru dan pelanggaran terhadap Washington Accord,” bunyi pernyataan itu, menambahkan bahwa pasukan Kongo “tetap waspada, disiplin, dan siap untuk mempertahankan” kedaulatan dan integritas teritorial DRC.

Pemberontak M23 merebut ibu kota provinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan tahun lalu, serta kota-kota lainnya.

Mereka terus bergerak maju di berbagai area di timur yang kaya sumber daya, bahkan setelah perjanjian dengan pemerintah Kongo di Qatar tahun lalu, dan menyusul kesepakatan terpisah antara DRC dan Rwanda di Amerika Serikat pada 4 Desember.

MEMBACA  Jerman meminta bantuan yang lebih besar dalam skala yang lebih besar

Pemerintah DRC, PBB, dan Amerika Serikat menuduh Rwanda mendukung M23—suatu hal yang dibantah oleh Kigali dengan alasan menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata di DRC.

AS memberikan sanksi terhadap militer Rwanda dan empat perwira tingginya pada 2 Maret, dengan tuduhan mendukung M23.

Sebagai respon, Kigali menyatakan menyesalkan sanksi tersebut sebagai tindakan “sepihak” dan membela militernya.

Tinggalkan komentar