Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengoptimalkan perannya dalam melindungi pasar dan industri dalam negeri dari barang impor ilegal.
Saat melantik pejabat eselon II di Kementerian Keuangan pada Rabu (28 Jan), dia memperingatkan bahwa membanjirnya barang impor ilegal ke pasar domestik dapat menghambat pertumbuhan usaha nasional.
“Jika pasar dalam negeri dibanjiri barang ilegal, perusahaan kita di rumah akan kesulitan bersaing secara adil,” tegas Purbaya.
Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan para pejabat DJBC bahwa mereka bertugas memimpin upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan pasar domestik. Dia memperingatkan bahwa pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penerimaan negara tidak optimal.
“Ketidakmampuan melindungi pasar akan mengakibatkan penurunan penerimaan cukai dan pajak, yang akhirnya merugikan semua pihak,” ujar Menteri. Dia mencatat bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal terbatas karena target penerimaan negara 2025 tidak tercapai.
Dia menekankan bahwa intensifikasi langkah-langkah untuk menjaga pasar dan mengoptimalkan penerimaan negara juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia—yang saat ini berada di kisaran lima persen—serta memaksimalkan penyerapan tenaga kerja usia produktif.
Lebih lanjut, bendahara negara itu menyatakan Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan terhadap DJBC setelah pengangkatan pejabat tinggi baru, guna mencegah penyimpangan yang dapat merusak pasar domestik.
“Saya akan melakukan restrukturisasi lagi jika pejabat baru kinerjanya buruk,” tegas Purbaya.
Dia mengulangi pentingnya semua pejabat DJBC bekerja lebih keras untuk memastikan penerimaan negara dari bea dan cukai yang optimal.
Dalam acara Rabu itu, Purbaya melantik 36 pejabat eselon II di lingkungan DJBC, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.