Swedia tengah melangkah maju dengan rencana menurunkan usia pertanggungjawaban pidana dari 15 menjadi 13 tahun untuk kasus-kasus berat, seiring dengan upaya negara itu menghadapi meningkatnya jumlah anak yang direkrut geng untuk melakukan kejahatan kekerasan tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang serius.
Menteri Hukum Gunnar Strömmer menyatakan negara berada dalam “situasi darurat” dan menghentikan penggunaan anak-anak dalam jaringan kriminal merupakan “tugas krusial” bagi pemerintah.
Namun sejumlah otoritas, termasuk kepolisian, pejabat pemasyarakatan, dan jaksa, menentang rencana ini. Ada kekhawatiran bahwa hal ini justru dapat menyebabkan anak-anak yang lebih muda menjadi pelaku kejahatan.
Bila disahkan, undang-undang ini dapat berlaku paling cepat musim panas ini.
Strömmer menegaskan bahwa proposal ini bukanlah “penurunan usia pertanggungjawaban pidana secara umum” dan hanya akan berlaku untuk “kejahatan paling serius” seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, pengeboman berat, pelanggaran senjata berat, dan pemerkosaan berat.
Dalam proposal tersebut, sebagian pelaku kejahatan ini dapat menghadapi hukuman penjara dalam kasus-kasus tertentu.
Data dari Dewan Nasional Pencegahan Kejahatan Swedia menunjukkan jumlah pelanggaran terdaftar yang terkait dengan tersangka di bawah usia 15 tahun telah melonjak dua kali lipat dalam satu dekade terakhir.
Pemerintah saat ini berkuasa pada 2022 dengan janji untuk menindak kejahatan terorganisir.
Awal tahun lalu, sebuah penyelidikan yang diperintahkan pemerintah merekomendasikan penurunan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 14 tahun untuk kasus serius.
Perdana Menteri Ulf Kristersson pada September lalu mengonfirmasi bahwa usia itu akan diturunkan dari 15 tahun, dengan menyatakan anak-anak “dieksploitasi secara tak berperikemanusiaan oleh jaringan kriminal untuk melakukan kejahatan berat.”
“Baik untuk melindungi anak-anak ini maupun korban potensial mereka, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap jenis eksploitasi sinis ini,” tambahnya.
Pemerintah kemudian mengumumkan akan berusaha menurunkannya menjadi 13 tahun, dan mengirimkan rancangan undang-undang tersebut untuk mendapatkan masukan dari 126 otoritas dan organisasi.
Rencana mereka menuai kritik dan perlawanan dari berbagai otoritas dan organisasi.
Pada November lalu, otoritas kepolisian menyatakan bahwa perubahan ini berisiko mengakibatkan “anak-anak yang jauh lebih muda” terlibat dalam geng kriminal.
Kelompok lain berpendapat bahwa sistem penjara tidak dirancang untuk menangani pelaku semuda itu dan penahanan terhadap mereka dapat melanggar hak-hak anak.
Layanan pemasyarakatan dan pengawasan juga menyatakan bahwa langkah ini dapat berakibat negatif bagi anak-anak dan mereka seharusnya diperlakukan dengan “cara lain”.
Para menteri sebelumnya juga sempat mempertimbangkan pemberlakuan batas usia untuk media sosial, menyusul argumen polisi bahwa geng telah memanfaatkan platform tertentu untuk merekrut anak-anak ke dalam kejahatan.
Strömmer mengatakan pada Senin bahwa ia telah mencermati kritik terhadap rancangan undang-undang tersebut, namun situasinya kini semakin mendesak.
Namun, perlawanan belum mereda. Fredrik Hjulström, seorang kepala otoritas lokal yang mengkaji proposal tersebut, menyatakan bahwa proposal itu “tidak mengandung argumen faktual,” menurut penyiaran nasional Swedia, SVT.
Ia menambahkan bahwa anak-anak seharusnya mendapatkan perawatan bukan hukuman, dan berargumen bahwa rancangan undang-undang ini lebih berkaitan dengan meraih poin politik, mengingat pemilihan umum Swedia akan dihelat pada September tahun ini.
Sementara itu, pengacara Johan Eriksson sepakat bahwa tindakan harus diambil untuk mencegah perekrutan anak oleh geng, tetapi ia menyatakan bahwa menurunkan usia pertanggungjawaban pidana kemungkinan besar akan berdampak sebaliknya.
Rancangan undang-undang ini akan dikirim ke Dewan Legislasi Swedia, yang bertugas mengkaji rancangan undang-undang yang akan diajukan pemerintah ke parlemen.