PDIP Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Disebut Kemunduran Demokrasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Seorang politisi dari PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, dengan keras menolak wacana pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, ide tersebut bertentangan dengan semangat reformasi, demokrasi, dan prinsip kedaulatan rakyat yang sudah dijamin oleh konstitusi.

“Sebagai kader PDI Perjuangan, saya tegaskan penolakan terhadap Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Ini adalah langkah mundur yang melukai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi tahun 1998,” tegas Kenneth dalam pernyataannya, Kamis (15/1/2026).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menekankan bahwa Pilkada langsung adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat untuk mengambil kembali hak mereka dalam menentukan pemimpin. Menurut dia, pemilihan langsung bukan cuma mekanisme pemilu, tapi juga perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat.

“Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan hanya segelintir elit politik. Jadi, mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama saja dengan merampas hak politik rakyat,” ucapnya.

Baca juga: Rano Karno Resmikan ERP Fusion PAM Jaya, Dorong Transformasi Digital Layanan Air

Lebih lanjut, Kenneth menegaskan bahwa PDI Perjuangan sejak awal selalu konsisten berjuang untuk demokrasi yang adil, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil. Setiap usaha yang bisa melemahkan demokrasi, termasuk mengurangi hak pilih rakyat, pasti akan ditolak.

“Kalau alasan efisiensi, stabilitas, atau biaya dijadikan dalih, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelola dan integritas pemilu-nya, bukan malah mencabut hak dasar rakyat,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII tersebut.

Menurutnya, Pilkaya melalui DPRD malah berpotensi membuka ruang untuk politik transaksional, oligarki, dan konflik kepentingan yang akan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

Baca juga: Wamendagri Bima: Pemerintah Bergerak Bersama Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana Sumatra

“Demokrasi tidak bisa disederhanakan cuma jadi kesepakatan elit. Demokrasi harus hidup dari partisipasi rakyat yang sebenarnya,” tambah Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Kenneth juga mengajak semua elemen masyarakat, akademisi, pegiat demokrasi, dan penyelenggara negara untuk bersama-sama menjaga agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, bukan melalui DPRD.

“PDI Perjuangan akan terus berada di depan untuk menjaga demokrasi, menolak kemunduran politik, dan memastikan suara rakyat tetap menjadi penentu utama arah kepemimpinan bangsa. Demokrasi adalah milik rakyat. Rakyat harus memilih pemimpinnya sendiri, Vox Populi, Vox Dei,” tutupnya.