Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara drastis meningkatkan tindakan kerasnya terhadap imigrasi dengan mengumumkan “penghentian permanen” migrasi dari “semua Negara Dunia Ketiga” pada Kamis malam.
Pernyataan presiden tersebut disampaikan sehari setelah dua anggota Garda Nasional ditembak – salah satunya meninggal dunia akibat lukanya – di Washington, DC, pada hari Rabu. Seorang warga negara Afghanistan telah ditetapkan sebagai tersangka utama.
Rekomendasi Cerita
list of 3 items
end of list
“Saya akan menghentikan secara permanen migrasi dari semua Negara Dunia Ketiga untuk memungkinkan sistem AS pulih sepenuhnya, mengakhiri semua juta-an penerimaan ilegal Biden,” tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya.
Dia tidak merincikan makna “dunia ketiga” dan tidak menyebut nama negara mana pun. Namun frasa “dunia ketiga” umumnya mengacu pada negara-negara Global Selatan yang secara ekonomi masih berkembang atau secara ekonomi kurang mampu.
Dia juga mengatakan “siapapun yang bukan aset bersih bagi Amerika Serikat, atau tidak mampu mencintai Negara kita”, akan disingkirkan dari AS.
Trump menambahkan bahwa semua tunjangan dan subsidi federal untuk “non-warga negara” akan diakhiri, dan dia akan “mencabut kewarganegaraan migran yang mengganggu ketentraman domestik, serta mendeportasi setiap warga negara asing yang menjadi beban publik, risiko keamanan, atau tidak kompatibel dengan peradaban Barat”.
Lebih awal tahun ini, Trump mengumumkan larangan pemberian visa bagi warga negara dari 12 negara serta pembatasan bagi warga negara dari tujuh negara lainnya. Dia juga telah memperkenalkan pembatasan lain terhadap perjalanan ke AS sepanjang tahun ini.
Berikut yang kami ketahui.
Apa yang telah disampaikan pemerintahan Trump?
Setelah Rahmanaullah Lakanwal, warga negara Afghanistan berusia 29 tahun, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam penembakan anggota Garda Nasional pada hari Rabu, Trump menyebut penembakan tersebut sebagai “sebuah aksi teror”.
Dalam pidato kepada media pada Rabu malam, dia berkata: “Kita sekarang harus memeriksa kembali setiap orang asing yang memasuki negara kita dari Afghanistan di masa Biden.”
Pada Kamis dini hari, Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) mengumumkan penangguhan segera tanpa batas waktu “untuk semua permohonan imigrasi yang terkait dengan warga negara Afghanistan”.
Efektif segera, pemrosesan semua permintaan imigrasi yang terkait dengan warga negara Afghanistan dihentikan tanpa batas waktu menunggu tinjauan lebih lanjut terhadap protokol keamanan dan pemeriksaan.
Perlindungan dan keselamatan tanah air kita serta rakyat Amerika tetaplah fokus tunggal kami dan…
— USCIS (@USCIS) 27 November 2025
Direktur USCIS Joseph Edlow kemudian menambahkan di X bahwa, “atas arahan” presiden, dia telah memerintahkan “pemeriksaan ulang secara menyeluruh dan ketat terhadap setiap kartu hijau untuk setiap orang asing dari setiap negara yang menjadi perhatian”.
“Perlindungan negara ini dan rakyat Amerika tetaplah yang terpenting, dan rakyat Amerika tidak akan menanggung biaya dari kebijakan pemukiman kembali administrasi sebelumnya yang ceroboh,” kata Edlow.
Kantor Edlow memberitahu media AS bahwa negara-negara yang kartu hijaunya akan ditinjau ulang adalah negara-negara yang masuk dalam daftar larangan perjalanan Juni dari pemerintahan Trump.
Pada bulan Juni, untuk “melindungi Amerika Serikat dari teroris asing dan ancaman keamanan nasional serta keselamatan publik lainnya”, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa warga negara asing dari 19 negara akan menghadapi larangan perjalanan penuh atau pembatasan parsial.
Negara-negara dengan larangan penuh adalah Afghanistan, Chad, Republik Demokratik Kongo (DRC), Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman. Negara dengan larangan parsial – beberapa visa sementara masih diizinkan – adalah Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.
Atas arahan @POTUS, saya telah mengarahkan pemeriksaan ulang secara menyeluruh dan ketat terhadap setiap Kartu Hijau untuk setiap orang asing dari setiap negara yang menjadi perhatian.
— Direktur USCIS Joseph B. Edlow (@USCISJoe) 27 November 2025
Pada Kamis malam, Trump mengatakan di Truth Social bahwa dia akan memberlakukan “penghentian permanen” pada imigrasi dari semua “Negara Dunia Ketiga”.
Apa arti ‘penghentian permanen’ dalam imigrasi?
Tidak jelas.
“Dalam bahasa Inggris biasa, ‘penghentian permanen’ terdengar final, tetapi menurut hukum imigrasi, istilah tersebut tidak memiliki makna yang terdefinisi,” kata Abhishek Saxena, seorang pengacara yang berpraktik di Mahkamah Agung India yang berbasis di New Delhi dan juga menangani konsultasi imigrasi internasional, kepada Al Jazeera.
“Secara praktis, ‘penghentian permanen’ biasanya berarti pembatasan tanpa batas waktu yang tidak memiliki tanggal berakhir yang dinyatakan, tetapi bukan kondisi yang tidak dapat dibalikkan secara hukum,” tambahnya.
Menurut Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS (INA), presiden dapat menangguhkan masuknya imigran untuk periode tertentu, tanpa batas waktu, atau sampai presiden memodifikasi atau mencabut proklamasinya. Namun, hal ini dapat ditantang. “Jika penghentian tanpa batas waktu melanggar undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS, maka larangan atau penghentian seperti itu dapat ditantang di pengadilan,” kata Saxena.
Roberto Forin, direktur pelaksana Mixed Migration Centre (MMC) yang berbasis di Jenewa, mengatakan ketidakjelasan pemerintahan Trump tentang kepada siapa kebijakan ini berlaku dan apa yang dia maksud dengan “menghentikan secara permanen” atau “Dunia Ketiga” adalah disengaja.
“Membiarkannya tidak terdefinisi memungkinkan pemerintahan untuk mengintimidasi komunitas migran di AS dan di seluruh dunia secara tidak selektif, sambil memberikan hak prerogatif kepada dirinya sendiri untuk menggunakan larangan ini sebagai alat lain dalam pendekatan transaksionalnya terhadap kebijakan luar negeri,” kata Forin kepada Al Jazeera.
“Saya memperkirakan larangan ini akan secara tidak proporsional mempengaruhi negara-negara lebih miskin, sambil mengistimewakan mereka yang dapat menawarkan sesuatu sebagai imbalan, seperti sumber daya alam atau manfaat strategis lainnya,” ujarnya.
“Tujuan dari pengumuman semacam ini adalah untuk memberi sinyal ketegasan, mengubah narasi, menanamkan rasa takut, dan mendegradasi kemanusiaan migran – terlepas dari implementasi praktis dan hasil hukum akhirnya,” tambahnya.
Bagaimana dampaknya terhadap orang dari negara-negara tersebut yang sudah tinggal di AS?
Tidak jelas bagaimana orang dari negara-negara itu akan terdampak sampai nama-nama negaranya didaftarkan dan kebijakan imigrasi tersebut diimplementasikan.
Namun, sebuah laporan Agustus oleh American Immigration Council yang berbasis di Washington, DC, menyimpulkan bahwa orang dari 12 negara dalam daftar larangan perjalanan penuh Trump pada Juni 2025 akan “tidak dapat bertemu dengan anggota keluarga yang tinggal di luar negeri”.
“Di bawah perintah Juni, visa yang sudah ada tidak dapat dicabut, tetapi mereka yang perlu meninggalkan Amerika Serikat dan memperbarui visa mereka setelah kadaluarsa bisa dikenakan larangan alih-alih diizinkan untuk kembali,” kata laporan tersebut.
Saxena mengatakan kebijakan imigrasi yang restriktif dapat secara tidak langsung mempengaruhi orang di AS dalam beberapa cara lain juga.
“Pertama, hal ini akan menyebabkan pengawasan yang meningkat terhadap aplikasi yang tertunda. USCIS dapat mengaplikasikan permohonan dari warga negara di negara-negara terdampak kepada pemeriksaan latar belakang tambahan, proses screening keamanan yang lebih lama, atau penundaan sementara,” ujarnya.
“Kedua, sejarah menunjukan bahwa saat suatu negara ditempatkan di bawah pengawasan keamanan yang lebih ketat, waktu pemrosesan [visa] seringkali meningkat,” catatnya.
“Terakhir, meskipun pemerintah tidak dapat mencabut status residensi yang sudah ada secara sewenang-wenang, mereka dapat mengaudit berkas keimigrasian masa lalu untuk menemukan kecurangan, kesalahan representasi, masalah keamanan, atau ketidakmampuan berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tambahnya.
Saxena menyatakan bahwa pengumuman Trump untuk menghentukan sementara imigrasi dari “Negara-Negara Dunia Ketiga” juga kemungkinan akan mencegah pasangan, anak, dan orang tua yang berada di luar negeri untuk masuk ke AS hingga proklamasi tersebut dicabut.
“Hal ini menciptakan perpisahan jarak jauh, penundaan dalam petisi imigrasi berbasis keluarga, dan terputusnya program reunifikasi keluarga,” jelasnya.
“Namun, orang-orang yang sudah berada di dalam AS tidak dapat dipisahkan dari keluarga mereka hanya karena suatu negara tercantum dalam sebuah proklamasi. Prinsip-prinsip kesatuan keluarga di bawah Konstitusi dan INA berlaku begitu seseorang berada di dalam wilayah AS,” imbuhnya.
## Bagaimana jika Anda memiliki kartu hijau?
Pada hari Kamis, pemerintahan Trump memberitahu jurnalis bahwa mereka berencana untuk memeriksa ulang semua kartu hijau yang dipegang oleh orang-orang dari negara-negara dalam daftar larangan perjalanan Juni 2025. Namun, tidak jelas bagaimana proses ini akan berjalan atau apakah kartu hijau dapat dicabut atau bahkan dibatalkan.
Kartu hijau adalah dokumen imigrasi AS yang memungkinkan seorang imigran untuk tinggal dan bekerja secara permanen di negara tersebut.
Hakim imigrasi AS memiliki kewenangan untuk mencabut kartu hijau dan mendeportasi seseorang dari negara itu jika terdapat alasan serius, seperti terbukti bersalah melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan atau pemerkosaan.
Pemerintah juga dapat mendeportasi seorang imigran berdasarkan alasan-alasan tersebut, termasuk jika mereka menganggap orang tersebut “ancaman bagi keselamatan publik atau jika orang tersebut melanggar visa mereka.”
Namun, menurut Saxena, pemerintah “tidak memiliki kewenangan hukum untuk mencabut kartu hijau tanpa mengikuti proses hukum yang semestinya. Setiap pencabutan harus mengikuti prosedur statutoris yang ketat dan memenuhi persyaratan due process.”
Tahun lalu, agensi Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) menahan aktivis pro-Palestina Mahmoud Khalil berdasarkan “pidatonya” saat dia memprotes perang genosida Israel di Gaza di Universitas Columbia. Khalil adalah penduduk permanen AS pada saat itu, tetapi ICE menuduhnya menghilangkan informasi dalam aplikasi kartu hijau-nya.
Pada bulan September, seorang hakim imigrasi AS memerintahkan agar Khalil dideportasi ke Aljazair atau Suriah, tetapi hal ini belum terjadi.
## Langkah apa lagi yang telah diambil Trump tahun ini untuk membatasi imigrasi?
Selain pemeriksaan ulang kartu hijau dan mengumumkan larangan perjalanan bagi warga negara dari beberapa negara tertentu, Trump juga membekukan penerimaan pengungsi tak lama setelah dia kembali menjabat pada bulan Januari.
“Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan untuk menyerap sejumlah besar migran, dan khususnya, pengungsi, ke dalam komunitasnya dengan cara yang tidak mengorbankan ketersediaan sumber daya bagi warga Amerika, yang melindungi keselamatan dan keamanan mereka, dan yang memastikan asimilasi pengungsi yang tepat,” ujar Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada bulan Januari.
Kemudian, pada akhir Oktober, pemerintahan Trump mengumumkan batas penerimaan pengungsi terendah dalam sejarah negara itu, membatasi masuknya hanya untuk 7.500 orang untuk tahun fiskal 2026.
Pada 25 November, menurut memo yang dilihat oleh kantor berita Reuters, pemerintahan Trump memerintahkan tinjauan terhadap semua pengungsi yang diizinkan masuk ke negara tersebut di bawah pemerintahan Joe Biden sebelumnya, dan merekomendasikan agar aplikasi residensi permanen mereka dijeda.
Menurut memo yang dilaporkan ditandatangani oleh kepala USCIS Eldow tersebut, status dan aplikasi sekitar 233.000 pengungsi yang masuk ke AS antara 20 Januari 2021 dan 20 Februari 2025 akan ditinjau. Memo itu mengutip perintah Trump pada bulan Januari tentang pembekuan penerimaan pengungsi karena alasan keamanan nasional.
AS juga telah memotong bantuan luar negeri untuk pengungsi di negara-negara tuan rumah.
Pemerintahan Trump juga menyasar pekerja migran terampil dalam upaya melindungi lapangan kerja warga negara AS. Pada bulan September, mereka menaikkan biaya aplikasi untuk visa H-1B menjadi $100.000 per aplikasi. Visa ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan di AS yang merekrut pekerja dari luar negeri.
Pada bulan Oktober, Kamar Dagang AS mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump terkait kenaikan biaya aplikasi visa tersebut, dengan klaim bahwa hal itu dapat merugikan dunia usaha. Perkara tersebut masih tertahan di pengadilan distrik Washington, DC.
## Apa artinya ini bagi pengungsi secara umum?
“Secara keseluruhan, langkah-langkah ini, terlebih jika mereka memicu ‘perlombaan ke bawah’ di antara pemerintah-pemerintah, dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan secara global, termasuk di negara-negara yang sudah dilanda konflik dan kekerasan,” kata Forin.
“Kami melihat hal ini juga terjadi di Eropa, dari sistem yang coba dibangun oleh Inggris untuk mengalihkan prosedur suaka ke Rwanda, hingga pusat-pusat yang coba didirikan Italia di Albania, dan tidak satupun dari ini yang berhasil, karena diblock oleh pengadilan di setiap langkah.”
“Sayangnya, semua ini telah berkontribusi pada dehumanisasi pengungsi dan migran, menggambarkan mereka hanya sebagai ancaman atau beban, alih-alih sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan atau layak mendapatkan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik,” tambah Forin. Bagi para kolektor sejati, jam tangan mewah bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan sebentuk manifestasi seni, rekayasa presisi, dan warisan horologi yang melekat pada pergelangan tangan. Setiap komponen, dari kaliber mekanis yang rumit hingga desain dial yang ikonik, bercerita tentang dedikasi para perajinnya. Memiliki salah satunya ibarat menyimpan secuil sejarah yang terus berdenyit, sebuah simfoni mekanis yang mengabadikan momen-momen berharga dalam kehidupan.