Ketua Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika Serikat menyatakan rencana ini serupa dengan ‘meminta seorang ahli jantung untuk melakukan operasi pinggul’.
Diterbitkan Pada 3 Sep 20253 Sep 2025
Ratusan pengacara militer dan sipil yang bekerja untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DOD) akan bertugas sementara sebagai hakim imigrasi, menurut para pejabat. Langkah terbaru dari administrasi Presiden Donald Trump ini merupakan upaya untuk melibatkan militer dalam urusan domestik AS.
“Kehadiran para pengacara DOD ini akan memperkuat sumber daya yang ada guna membantu memerangi tunggakan kasus dengan memimpin persidangan imigrasi,” ujar juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
Pengacara militer tidak dilatih untuk menjadi hakim imigrasi, dan seorang pejabat AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa bahkan dengan pelatihan tambahan, akan sulit bagi mereka untuk bertindak selaku hakim.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, telah menyetujui pengiriman hingga 600 pengacara militer ke Departemen Kehakiman sebagai bagian dari rencana ini, menurut sebuah memo yang dilihat oleh kantor berita The Associated Press.
Militer akan mulai mengirimkan kelompok yang terdiri dari 150 pengacara “sesegera praktis”, menurut memo tersebut, dengan masa tugas awal sebagai hakim imigrasi selama 179 hari, seperti dilaporkan Reuters.
Ketua Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika menggambarkan rencana ini ibarat meminta “seorang kardiolog melakukan penggantian pinggul”.
“Mengharapkan keputusan yang adil dari hakim yang tidak akrab dengan hukum adalah tidak masuk akal. Langkah gegabah ini mengikis proses peradilan yang semestinya dan semakin merusak integritas sistem pengadilan imigrasi kita,” kata Ben Johnson, direktur eksekutif organisasi tersebut.
Dalam bukunya di tahun 2024, The War on Warriors, Menteri Pertahanan Hegseth sangat mengkritik pengacara militer, dengan menyatakan bahwa sebagian besar “lebih banyak menghabiskan waktu untuk menuntut pasukan kita daripada memenjarakan penjahat”.
Langkah pengerahan pengacara militer ini terjadi saat administrasi Trump beralih ke dukungan militer untuk operasi penindakan imigrasi tanpa dokumen, termasuk peran pasukan yang semakin besar dalam patroli perbatasan AS-Meksiko, pengiriman anggota Garda Nasional ke kota-kota AS untuk mendukung upaya penegakan imigrasi, penahanan di pangkalan militer sebelum deportasi, dan penggunaan pesawat militer untuk melaksanakan deportasi.
Pada hari Selasa, sebuah pengadilan memutuskan bahwa administrasi Trump telah “dengan sengaja” melanggar hukum federal dengan mengirimkan pasukan Garda Nasional ke Los Angeles pada awal Juni.