Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan revisi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan dari semula Rp178,7 triliun (US$10 miliar) menjadi Rp274,7 triliun (US$16,3 miliar) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga kependidikan adalah sebesar Rp274,7 triliun,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi Anggaran DPR (Banggar) di Jakarta, Kamis.
Pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan tanggal 15 Agustus lalu, Menteri menyampaikan anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan adalah Rp178,7 triliun.
Perbedaan ini terletak pada penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) untuk aparatur sipil negara (ASN) daerah, yang naik dari Rp68,7 triliun (US$4 miliar) menjadi Rp69 triliun (US$4,1 miliar).
Selain itu, terjadi perubahan signifikan pada TPG untuk PNS, tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, dan gaji pendidik, yang meningkat dari Rp82,9 triliun (US$4,8 miliar) menjadi Rp120,3 triliun (US$7,1 miliar).
Sementara itu, TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap tidak berubah, masing-masing sebesar Rp19,2 triliun (US$1,1 miliar) dan Rp3,2 triliun (US$190 juta).
Saat dihubungi pada hari Kamis, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena ada elemen yang tidak dimasukkan dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan.
“Perhitungan sebelumnya belum memasukan semua komponen belanja personalia untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga kependidikan di semua daerah,” ucapnya.
Kemenkeu memastikan anggaran pendidikan akan tetap sebesar 20 persen dari APBN. Dalam RAPBN 2026, angka ini mencapai Rp757,8 triliun (US$45 miliar).
Anggaran ini dibagi ke berbagai sektor, yaitu transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp253,4 triliun (US$15 miliar) untuk tunjangan guru negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD, BOP Kesetaraan, dan tambahan penghasilan guru.
Disertai dengan penyaluran anggaran ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan Kementerian Sosial.
Penyaluran berikutnya adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang mendapat alokasi Rp223,6 triliun (US$13 miliar) dari anggaran pendidikan. Penyaluran MBG melalui pos belanja pendidikan ditargetkan untuk 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.
Diikuti oleh belanja pendidikan untuk pembiayaan sebesar Rp37 triliun (US$2,2 miliar) untuk berbagai program, seperti beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa, 452 proyek penelitian, serta 21 PTN Badan Hukum (PTN BH) yang sudah ada dan 2 PTN BH baru.
Belanja pembiayaan juga digunakan untuk mendukung pendidikan di sembilan sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah.
Berita terkait: Prabowo pimpin rapat ekonomi dan investasi di kediaman Hambalang
Berita terkait: Rp335 triliun untuk intervensi gizi dalam Program MBG 2026: BGN
Berita terkait: Anggaran pertama Prabowo targetkan keseimbangan antara pertumbuhan dan kehati-hatian
*Translator: Imamatul Silfia, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025*