Presiden AS Donald Trump telah memberikan grasi kepada mantan sheriff Virginia yang dihukum atas dakwaan penipuan dan suap.
Sebuah juri menyatakan mantan Sheriff Culpeper County Scott Jenkins bersalah menerima lebih dari $75.000 (Rp1,1 miliar) suap pada Desember lalu, sebagai imbalan menjadikan beberapa pengusaha sebagai petugas penegak hukum tanpa pelatihan.
Jenkins, pendukung setia Trump, dihukum 10 tahun penjara pada Maret. Dia seharusnya masuk penjara Selasa ini, tapi berkat grasi Trump, ia tak perlu menjalani hukuman.
“Sheriff Scott Jenkins, istrinya Patricia, dan keluarga mereka telah melalui NERAKA,” tulis Trump di Truth Social.
Trump menyebut Jenkins “korban dari Departemen Kehakiman Biden yang terlalu agresif”. Hakim Robert Ballou, yang memimpin kasus Jenkins, ditunjuk Presiden Joe Biden, tapi putusan diambil juri.
Trump menggambarkan Jenkins sebagai “orang hebat” yang dianiaya “monster Kiri Radikal” dan “ditinggalkan begitu saja”.
Jenkins terbukti bersalah atas satu dakwaan konspirasi, empat dakwaan penipuan, dan tujuh dakwaan suap terkait program dana federal.
Jaksa menyatakan ia menerima suap dari delapan orang, termasuk dua agen FBI penyamaran, berupa uang tunai dan sumbangan kampanye. Posisi Jenkins adalah jabatan terpilih.
Para penyuap membayar untuk posisi wakil sheriff pembantu agar bisa hindari tilang dan bawa senjata tanpa izin.
Meski sukarelawan, wakil sheriff pembantu punya kewenangan setara petugas bayaran.
Trump klaim Jenkins coba ajukan bukti pembelaan, tapi Hakim Ballou “menolak dan memotongnya dengan marah”.
Jaksa AS untuk Virginia mengatakan saat vonis bahwa mantan sheriff ini melanggar sumpah jabatan. Kasus ini bukti pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan akan dihukum.
Tapi Jenkins meminta bantuan Trump usai vonis. “Saya yakin dia akan membantu jika tahu kisah saya,” katanya dalam webinar April lalu.
Jenkins terpilih sebagai sheriff Culpeper County pada 2011 dan menjabat mulai 2012. Ia terpilih lagi pada 2015 dan 2019.
Mantan polisi ini adalah pendukung Trump terbaru yang dapat grasi. Pada Januari, Trump beri hampir 1.600 grasi atau pengurangan hukuman untuk kasus kerusuhan Capitol 2021.
Konstitusi AS menyatakan presiden berwenang memberi grasi kecuali dalam kasus impeachment. Grasi menghapus hukuman dan mengembalikan hak seperti memilih atau mencalonkan diri.