Presiden AS menyambut dengan gembira disahkannya undang-undang anggaran setelah beberapa hari ketidakpastian dan negosiasi yang berlangsung hingga ke ujung tanduk. Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang pendanaan bipartisan yang menghindari penutupan pemerintah, beberapa hari setelah Kongres dilanda kekacauan setelah Presiden terpilih Donald Trump menolak kesepakatan awal. Gedung Putih mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Biden telah menandatangani undang-undang tersebut, yang mendanai pemerintah hingga pertengahan Maret. “Kesepakatan ini merupakan sebuah kompromi, yang berarti tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkan. Tapi ini menolak jalur percepatan untuk pemotongan pajak bagi miliarder yang diinginkan oleh Republik, dan memastikan pemerintah dapat terus beroperasi dengan kapasitas penuh,” kata Biden, seorang Demokrat, dalam sebuah pernyataan. “Itu kabar baik bagi rakyat Amerika, terutama ketika keluarga berkumpul untuk merayakan musim liburan ini.” Senat yang dikuasai Demokrat, dalam sebuah voting 85-11, menyetujui undang-undang tersebut untuk melanjutkan pendanaan pemerintah 38 menit setelah waktu berakhir tengah malam (05:00 GMT) di Washington, DC, pada hari Sabtu. Undang-undang anggaran telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai oleh Partai Republik sebelumnya pada Jumat malam dengan dukungan bipartisan.
Tanda tangan hari Sabtu menutup sebuah minggu yang penuh gejolak di Kongres AS setelah Trump, yang akan dilantik pada bulan Januari, dan penasihatnya, CEO Tesla Elon Musk, menentang kesepakatan bipartisan awal. Trump bersikeras kesepakatan harus mencakup kenaikan batas pinjaman pemerintah. Jika tidak, katanya, biarkan penutupan pemerintah “dimulai sekarang”. Para legislator menghabiskan beberapa hari mencoba mencapai kesepakatan lain, dengan layanan pemerintah besar-besaran yang tergantung pada keseimbangan selama musim liburan akhir tahun. Penutupan akan berarti operasi non-essensial ditutup, dengan hingga 875.000 pekerja diliburkan dan sebanyak 1,4 juta lainnya diwajibkan bekerja tanpa bayaran. Versi final undang-undang mendanai pemerintah pada level saat ini hingga 14 Maret. Ini juga menyediakan $100 miliar bantuan bencana serta $10 miliar bantuan kepada petani. Tapi kesepakatan tersebut menghilangkan beberapa ketentuan yang didukung oleh Demokrat, yang menuduh Republik menyerah pada tekanan dari seorang miliarder yang tidak terpilih – Musk – yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Beberapa Republik memilih menentang paket tersebut karena tidak mengurangi pengeluaran. Ketua DPR Republik Mike Johnson mengatakan partainya akan memiliki pengaruh lebih besar tahun depan, ketika mereka akan memiliki mayoritas di kedua kamar Kongres dan Trump akan berada di Gedung Putih. “Ini adalah langkah yang diperlukan untuk menyatukan kesenjangan, untuk membawa kami ke titik dimana kami dapat menaruh sidik jari kami pada keputusan terakhir tentang pengeluaran,” katanya kepada wartawan setelah voting DPR, menambahkan bahwa Trump mendukung kesepakatan tersebut. Johnson menambahkan bahwa kompromi tersebut “hasil yang baik bagi negara”. Namun, episode ini menimbulkan pertanyaan apakah Johnson akan dapat mempertahankan pekerjaannya di tengah para kolega Republik yang marah. DPR dijadwalkan memilih pembicara berikutnya pada 3 Januari, ketika Kongres baru berkumpul. Republik akan memiliki mayoritas sempit, 220-215, meninggalkan Johnson sedikit ruang untuk kesalahan saat ia mencoba memenangkan palu pembicara sekali lagi.