Aplikasi Pelacak Siklus Menstruasi Jadi "Tambang Emas" Data untuk Iklan
Laporan terbaru memperingatkan bahwa aplikasi yang membantu melacak siklus menstruasi adalah "tambang emas" data bagi pengiklan. Data bernilai tinggi ini digunakan untuk membuat profil pengguna, memungkinkan pengiklan menyesuaikan kampanye promosi untuk kelompok konsumen tertentu.
Laporan yang dirilis oleh Minderoo Centre for Technology and Democracy Universitas Cambridge pada 10 Juni menjelaskan bahwa risiko bagi pengguna aplikasi ini jauh lebih besar daripada sekadar iklan tertarget. Jika data jatuh ke tangan yang salah, hal ini bisa memengaruhi prospek kerja, memicu pengawasan di tempat kerja, diskriminasi asuransi kesehatan, bahkan cyberstalking. Studi ini juga memperingatkan bahwa data tersebut bahkan pernah digunakan untuk membatasi akses aborsi di AS.
Ratusan juta orang menggunakan aplikasi pelacak menstruasi. Studi 2024 memperkirakan tiga aplikasi terpopuler diunduh lebih dari 250 juta kali secara global. Platform ini dijalankan oleh perusahaan yang mengambil untung dari data pengguna—terutama data kehamilan. Menurut laporan Cambridge, data kehamilan bernilai 200 kali lebih mahal bagi pengiklan dibanding data usia, gender, atau lokasi.
Investigasi Privacy International pada 2019-2020 menemukan beberapa aplikasi membagikan data pribadi langsung ke pengiklan. Studi lanjutan pada 28 Mei mengungkap bahwa meski perusahaan besar telah meningkatkan privasi data, mereka tetap mengumpulkan data perangkat pengguna di AS dan Inggris tanpa persetujuan yang jelas.
Data Menstruasi Dipakai untuk Kontrol Reproduksi
Stefanie Felsberger, sosiolog dan penulis utama laporan Cambridge, mewawancarai pengguna aplikasi di Austria. Ia terkejut menemukan banyak pengguna tidak menganggap data menstruasi sebagai privasi atau sensitif dan tidak menyadari nilainya bagi bisnis.
"Data yang dikumpulkan sangat luas, mulai dari pilihan reproduksi, aktivitas seksual, kesehatan, hingga informasi latar belakang seperti usia, alamat IP, dan perilaku di aplikasi," kata Felsberger. Namun, pengetahuan tentang bagaimana data ini dibagikan masih terbatas.
Di AS, aplikasi pelacak menstruasi hanya diatur sebagai perangkat kesehatan umum, sehingga data pengguna tidak mendapat perlindungan khusus. Tidak hanya pengiklan, pemerintah juga bisa memanfaatkan celah ini untuk membatasi aborsi.
Laporan Felsberger menyoroti dua kasus di AS, meski data tidak berasal dari aplikasi:
- Missouri (2019): Dinas kesehatan negara bagian menggunakan data menstruasi untuk menyelidiki kegagalan aborsi, bahkan mencabut lisensi klinik Planned Parenthood—satu-satunya penyedia aborsi saat itu.
- Era Trump: Kantor Refugee Resettlement melacak siklus menstruasi remaja migran untuk mencegah mereka mendapatkan aborsi, termasuk korban pemerkosaan.
Setelah Roe v. Wade dibatalkan pada 2022, akses aborsi di AS semakin terfragmentasi—13 negara bagian melarang sepenuhnya, sementara 11 lainnya membatasi ketat.
Perlindungan Data Masih Lemah
Di Uni Eropa dan Inggris, perlindungan hukum lebih kuat, tetapi menurut Felsberger, kebijakan privasi tetap samar dan sulit dipahami pengguna.
"Perusahaan pengembang punya tanggung jawab besar sebab mereka menawarkan layanan kesehatan. Mereka harus berusaha maksimal melindungi data dan transparan dalam penggunaannya," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya regulasi federal yang lebih kuat, khususnya di AS.
Sebagai solusi, Felsberger menyarankan beralih ke aplikasi non-komersial yang dikelola lembaga nirlaba atau penelitian, yang tidak membagikan data ke pihak ketiga.
"Data menstruasi dipakai untuk mengontrol kehidupan reproduksi orang," tandasnya. "Ini tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke perusahaan swasta." "Pemerintah berencana meningkatkan anggaran untuk infrastruktur tahun depan. Proyek-proyek baru akan fokus pada pembangunan jalan tol dan jembatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Selain itu, juga akan ada alokasi dana untuk perbaikan transportasi umum. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, beberapa ahli meragukan efektivitas rencana ini tanpa pengawasan yang ketat."