Saat Partai Republik di Kongres berusaha mengesahkan RUU yang dijuluki “Big Beautiful Bill” milik Donald Trump sebelum 4 Juli, seorang ahli parlementer Senat diam-diam meninjau ketentuan luasnya. Meski beberapa poin kontroversial — seperti pemotongan anggaran SNAP — telah dihapus, satu elemen mengejutkan tetap bertahan: moratorium 10 tahun untuk melarang negara bagian mengatur kecerdasan buatan.
**LIHAT JUGA:**
Kongres mengesahkan UU ‘Take It Down’ untuk memerangi pornografi deepfake yang didukung AI
Menurut Demokrat Komite Anggaran Senat, ahli parlementer menyatakan bahwa moratorium AI sesuai dengan aturan anggaran khusus yang digunakan Partai Republik untuk mempercepat RUU ini. Jika disetujui, aturan ini akan melarang negara bagian menerapkan regulasi AI baru selama satu dekade dan menjatuhkan sanksi dengan menahan pendanaan broadband federal bagi yang melanggar.
Ketentuan ini belum final — masih bisa ditentang di Senat dan hanya butuh suara mayoritas sederhana untuk dicabut. Namun, kebijakan ini telah memicu kritik dari kedua partai. Salah satunya, perwakilan Georgia Marjorie Taylor Greene, yang mengaku belum membaca RUU tersebut dan menyatakan akan menolak andai tahu moratorium itu termasuk.
Mashable Light Speed
Jika paket anggaran ini lolos tanpa perubahan, itu akan menjadi kemenangan besar bagi perusahaan teknologi yang ingin menghindari fragmentasi hukum AI di tingkat negara bagian. Tanpa kerangka federal yang komprehensif, negara bagian terpaksa mengatur sendiri isu privasi data, hak cipta, dan tata kelola algoritma. Moratorium ini akan membekukan upaya-upaya tersebut.
Sejauh ini, 47 dari 50 negara bagian AS telah memberlakukan atau mengusulkan regulasi AI, mencerminkan kekhawatiran bipartisan terhadap perkembangan teknologi ini. Lebih dari 200 anggota legislatif dari kedua partai mendesak Kongres membatalkan moratorium, memperingatkan bahwa ini bisa meniadakan berbagai perlindungan konsumen.
Termasuk regulasi yang bertujuan melindungi keselamatan anak di dunia maya, mengatasi dampak buruk AI generatif, dan mengawasi penerapan sistem AI oleh pemerintah.
**Topik:**
Kecerdasan Buatan
Pemerintah