Mungkin banyak orang memiliki klaim, tapi nilai klaimnya relatif kecil. Mungkin mereka kehilangan $25 per orang? Sebuah perusahaan bisa menghasilkan banyak uang dengan mengumpulkan banyak klaim $25," katanya. "Tapi secara individu, pergi ke pengadilan untuk $25? Lupakan saja." Maka lahirlah gugatan kelas.
Menurut Hensler, gugatan kelas dalam berbagai bentuk telah menjadi bagian dari hukum AS selama berabad-abad. Sengketa tahun 1820 atas harta seorang jenderal yang meninggal, West v. Randall, dianggap sebagai kasus pertama, meskipun Brown v. Board of Education, yang mengakhiri segregasi hukum pada 1954, mungkin contoh paling terkenal. Ia menganggap prevalensi mereka sebagai hasil dari sistem pengadilan AS yang memiliki lebih sedikit hambatan dibanding banyak negara lain, termasuk biaya pendaftaran pengadilan yang jauh lebih rendah, opsi pengacara untuk beriklan, dan representasi hukum berbasis kontingensi (yang di banyak negara lain sangat diatur atau bahkan dilarang).
"Ketika Anda memiliki sistem yang sangat berorientasi pada hukum, banyak pengacara, dan cara bagi orang untuk menemukan pengacara meski tak punya banyak uang, maka ada cara bagi pengacara untk menghasilkan uang dengan mengambil kasus orang," kata Hensler. "Lalu ketika suatu isu muncul—seperti privasi Facebook—ada pengacara yang berpikir, ‘Ini menarik, mungkin aku bisa mengajukan gugatan kelas.’"
Karena preseden hukum begitu kompleks, Hensler menyebut ada banyak undang-undang yang memungkinkan gugatan kelas diajukan untuk berbagai hal, mulai dari pelanggaran privasi hingga kasus-kasus terkini dengan implikasi politik luas, seperti J.G.G. v. Trump, di mana hakim memerintahkan penerbangan deportasi pria Venezuela untuk dibatalkan, namun pemerintahan Trump mengabaikannya.
"Kasus-kasus saat ini diajukan atas nama orang yang mengklaim diperlakukan secara tidak pantas dan ilegal oleh Pemerintahan Trump," ujar Hensler. "Mereka berusaha agar pengadilan berkata, ‘Hentikan ini,’ bukan untuk satu orang, tapi untuk semua orang seperti mereka."
Selain digunakan dalam kasus imigrasi terkini, gugatan kelas sebagai alat hukum sebenarnya sedang dalam posisi sulit. The Class Action Fairness Act, yang disahkan pemerintahan Bush pada 2005, mempermudah terdakwa memindahkan kasus ke pengadilan federal dari tingkat negara bagian. Hal ini akhirnya membuat gugatan kelas lebih sulit disertifikasi, lebih lambat diselesaikan, dan lebih mahal untuk dikejar.
Alih-alih, pengacara penggugat beralih ke mass torts, litigasi klaim massal, dan litigasi multidistrik—pendekatan yang melibatkan koordinasi banyak klaim individu, bukan mencoba mensertifikasi satu kelas. Di era pra-internet, mengumpulkan banyak penggugat akan sangat sulit; di tahun 2025, ini jauh lebih mudah.
"Masalah dasarnya adalah masyarakat modern menghasilkan luka massal, keluhan massal, segalanya serba massal," kata Hensler. "Kita sudah cukup baik di negara ini dalam menciptakan prosedur untuk menangani fenomena ‘klaim massal’ ini—lebih baik dari hampir semua negara lain—tapi kita belum sepenuhnya menemukan solusinya."
Sesuatu yang seharusnya tidak sulit dipahami adalah, terlepas dari jalur hukum tertentu, notifikasi gugatan kelas atau tindakan massal akan terus datang—jadi orang seperti Phelps dan saya akan terus memeriksa media sosial dan folder spam. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, saya dapat notifikasi tentang $40 lagi. Sampai saat itu, saya akan tetap menggulir, mengajukan, dan diam-diam menguangkannya, karena jika korporasi bisa untung dari data, kebiasaan, dan kesalahan kita, setidaknya kita bisa dapat uang kembali saat mereka berbuat salah.
Ini bukan keadilan sebenarnya—hanya versi yang kita dapat dalam sistem di mana akuntabilitas lambat, cacat, dan dimonetisasi. Tapi sampai ada yang lebih baik, saya tak akan meninggalkan uang gratis di meja. Anda juga seharusnya tidak.
(Typos: "untk" instead of "untuk", "kasus" instead of "kasus")