Anggota Kongres Amerika Serikat, Jim Himes, yang merupakan Demokrat peringkat atas di Komite Intelijen DPR, secara privat melakukan lobi kepada rekan-rekan sejawatnya untuk mempertahankan kewenangan FBI dalam melakukan pencarian komunikasi warga Amerika tanpa surat perintah, seperti yang diketahui WIRED. Ia berargumen bahwa belum melihat bukti penyalahgunaan wewenang oleh pemerintahan Trump.
Dalam sebuah surat yang diperoleh WIRED, Himes mendesak sesama Demokrat untuk mendukung permintaan Gedung Putih memperbarui program pengawasan kontroversial yang mencegat data elektronik warga asing di luar negeri. Meski menargetkan warga asing, program yang diizinkan berdasarkan Bagian 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) ini juga menjaring sejumlah besar pesan pribadi milik warga negara AS.
Argumen Himes bersandar pada “56 reformasi” yang disahkan Kongres pada 2024, yang mengodifikasi protokol internal FBI sendiri sebagai pengganti surat perintah konstitusional. Dalam suratnya, Himes mengklaim perubahan ini “berfungsi sebagaimana dimaksud” untuk mencegah penyalahgunaan domestik, dengan menyebut tingkat kepatuhan “melebihi 99 persen” dalam dua tahun terakhir.
Namun, fondasi struktural dari pembelaan tersebut telah diubah secara fundamental oleh perubahan terkini di dalam FBI. Metrik kepatuhan “99 persen” yang dikutip Himes, contohnya, dihasilkan oleh Kantor Audit Internal—unit yang lama berfungsi sebagai alarm asap untuk mendeteksi ketidaklegalan, namun kini tidak lagi ada.
Unit tersebut ditutup oleh Direktur FBI Kash Patel tahun lalu. Putusan pengadilan bersejarah yang berdasarkan datanya sebelumnya telah mengungkap ratusan ribu pencarian FBI yang tidak semestinya. Tanpa para auditor yang diperlukan untuk menghitung tingkat kegagalan, mekanisme kepatuhan yang ditunjuk Himes pada dasarnya telah berhenti berfungsi.
Dalam sebuah pernyataan, kantor Himes sebagian besar mengulang posisi yang dituangkan dalam suratnya kepada kolega. “Saya terbuka untuk melakukan reformasi lebih lanjut terhadap Bagian 702, melanjutkan banyak reformasi sukses yang kami buat dalam undang-undang reotorisasi dua tahun lalu,” katanya. “Reotorisasi jangka pendek Bagian 702 akan memungkinkan Kongres mendebat secara mendalam pro dan kontra dari reformasi yang disarankan—dan menentukan apakah kompromi mungkin—tanpa membahayakan keamanan nasional dengan membiarkan program ini berakhir.”
Sebagai anggota dari apa yang disebut ‘Geng Delapan’—kelompok bipartisan anggota kongres yang mendapat penjelasan informasi rahasia sangat sensitif—Himes memiliki beberapa pengetahuan terdalam tentang program mata-mata ini. Meski demikian, suratnya memuat beberapa klaim lain yang tampak fundamental bertentangan dengan mekanisme pengawasan FISA.
“Karena diawasi sangat ketat oleh ketiga cabang pemerintahan,” kata Himes, “setiap upaya menyalahgunakan program ini hampir pasti akan diketahui oleh Pengadilan Pengawasan Intelijen Asing dan oleh Kongres.”
Pengadilan Pengawasan Intelijen Asing adalah pengadilan rahasia yang tidak memiliki lengan investigasi untuk mengaudit basis data FBI. Mirip dengan Kongres, peran pengawasannya murni reaktif, sepenuhnya bergantung pada Departemen Kehakiman AS untuk melaporakn pelanggaran secara mandiri.
“Baik Kongres maupun Pengadilan FISA tidak melakukan audit independen terhadap kueri FBI,” kata Liza Goitein, Direktur Senior Program Kebebasan dan Keamanan Nasional Brennan Center. “Mereka mengandalkan Departemen Kehakiman untuk melakukan audit menyeluruh dan melaporkan hasilnya dengan jujur dan tepat waktu. Departemen Kehakiman yang sekarang ini telah menghancurkan mekanisme pengawasan internal dan telah ditegur oleh puluhan pengadilan federal karena memberikan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau tidak lengkap.”
Tidak ada hakim yang berdiri di antara FBI dan komunikasi pribadi jutaan warga Amerika, sesuatu yang menurut Himes dan anggota komitenya lainnya diperlukan agar pemerintah dapat bereaksi cepat terhadap ancaman teror. Kritikus berargumen bahwa, mengingat upaya pemerintahan saat ini untuk membongkar pengawasan internal di FBI, ini merupakan kerentanan besar, yang membiarkan warga Amerika terekspos pada penyalahgunaan pengawasan yang memerlukan bertahun-tahun untuk dideklasifikasi—jika pun itu pernah dilaporkan.