Nintendo telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal Amerika Serikat terkait tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump tahun lalu, menurut outlet berita Aftermath dan dokumen hukum yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS.
Gugatan yang diajukan pada Jumat lalu itu berargumen bahwa perintah eksekutif Presiden Trump yang mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977 telah dinyatakan inkonstitusional oleh keputusan Mahkamah Agung pada 20 Februari; oleh karena itu, perusahaan video game tersebut berhak atas pengembalian dana beserta bunganya.
Gugatan Nintendo terutama berfokus pada tarif lama, namun presiden juga memberlakukan tarif baru menyusul kekalahannya yang mengejutkan di lembaga peradilan tertinggi negara itu. Segera setelah Trump kalah dalam kasus yang dikenal sebagai Learning Resources Inc. v Trump, presiden bersikeras masih memiliki statuta lain yang dapat digunakannya untuk mendapatkan pendapatan tarif, dengan bersumpah akan memberlakukan tarif baru sebesar 10%.
“Efektif segera, semua tarif keamanan nasional berdasarkan Bagian 232 dan tarif Bagian 301 yang ada… tetap berlaku, sepenuhnya berlaku, dan dalam kekuatan penuh. Hari ini saya akan menandatangani perintah untuk memberlakukan tarif global 10% berdasarkan Bagian 122, di atas tarif normal kami yang sudah diberlakukan,” ujar Trump pada 20 Februari dalam sebuah konferensi pers yang tampak kacau.
Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan 1974 mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif hingga 15% namun hanya untuk 150 hari. Presiden Trump berjanji akan menaikkan tarif barunya dari 10% menjadi 15% tak lama setelah konferensi persnya.
Gugatan yang diajukan Nintendo mencantumkan beberapa lembaga dan pimpinannya, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, Kantor Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer, pimpinan CBP Rodnsey Scott, dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga tercantum, yang digeser dari perannya pada Kamis, tetapi ia akan tetap berada dalam posisinya hingga akhir bulan sementara Senat mempertimbangkan konfirmasi pilihan baru Trump, Markwayne Mullin, seorang senator Republik dari Oklahoma.
“Semua tarif yang dikumpulkan berdasarkan Kewajiban IEEPA harus dikembalikan beserta bunga,” bunyi gugatan dari Nintendo.
Hakim Richard Eaton dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS memutuskan pada Rabu bahwa perusahaan-perusahaan yang membayar tarif berhak atas pengembalian dana, namun pengacara untuk Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), lembaga federal yang memungut tarif, berargumen pada Jumat bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Menurut CNBC, CBP memberikan beberapa alasan, termasuk kurangnya tenaga kerja dan teknologi yang tidak memadai untuk mengeluarkan pengembalian dana secara efisien.
Sejumlah besar perusahaan lain telah mengajukan gugatan untuk mendapatkan pengembalian dana, termasuk Costco, Goodyear, GoPro, Toyota, dan Revlon, serta lainnya. Jaksa Agung dan gubernur dari Partai Demokrat di dua lusin negara bagian juga mengajukan gugatan pada Kamis, berupaya baik untuk mendapatkan pengembalian dana maupun menghentikan upaya rumit Trump untuk mengelak dari keputusan Mahkamah Agung bulan lalu.
“Fokus saat ini seharusnya pada membayar kembali masyarakat, bukannya memperkeras tarif ilegal,” ucap Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield kepada Associated Press.
Namun, masih harus dilihat apakah kemenangan lain di pengadilan federal akan mengubah situasi di lapangan. Bagaimanapun, Trump sudah kalah di Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di negara itu. Tampaknya logis bahwa dia akan terus mencoba mencari celah untuk mengabaikan putusan baru apapun, terlepas dari apa yang mungkin ditemukan oleh pengadilan manapun.