Senat AS pada minggu ini mengukuhkan Neil Jacobs sebagai kepala Badan Administrasi Atmosfer dan Kelautan Nasional (NOAA), kantor prakiraan dan cuaca negara tersebut. Meski merupakan pilihan Presiden Donald Trump untuk memimpin lembaga itu, Jacobs mungkin lebih dikenal sebagai ahli meteorologi yang terbuktii telah melanggar kode etik NOAA selama skandal “Sharpiegate” pada tahun 2019.
Bagi yang mungkin lupa, insiden itu terjadi ketika Trump, yang saat itu masih dalam masa jabatan pertamanya, bersikeras bahwa Badai Dorian mengancam Alabama (padahal tidak). Ia bahkan memperlihatkan peta yang tampaknya telah diubah dengan spidol Sharpie untuk membuktikan klaimnya. Jacobs menjabat sebagai pelaksana tugas administrator NOAA pada saat itu.
Jacobs adalah seorang ilmuwan atmosfer karier dengan pengalaman kepemimpinan di NOAA sebelumnya. Namun, para pengkritik berargumen bahwa pengukuhannya menandakan upaya pemerintah untuk menempatkan pimpinan lembaga yang mudah tunduk pada tekanan politik.
Dalam sidang konfirmasinya, Jacobs mengatakan mengenai “Sharpiegate” bahwa “mungkin ada beberapa hal yang akan saya lakukan secara berbeda,” menurut The Hill. Jacobs juga menyatakan bahwa ia tidak akan menyetujui pernyataan yang tidak akurat di bawah tekanan politik. Namun, pengukuhannya terjadi pada momen yang genting bagi NOAA. Pemerintahan Trump secara aktif mengurangi staf, pendanaan, dan kapabilitas penelitian agensi tersebut. Sebagai lembaga yang melacak peristiwa cuaca berpotensi katastrofik seperti badai, NOAA tidak boleh mengambil banyak risiko.
Apa sebenarnya keterlibatan Jacobs dalam “Sharpiegate”?
Saat Badai Dorian bersiap menghantam wilayah tenggara AS pada 1 September 2019, Presiden Trump kala itu membuat cuitan bahwa Alabama “kemungkinan besar akan terkena dampak (jauh) lebih keras dari yang diperkirakan.” Beberapa menit kemudian, kantor Layanan Cuaca Nasional (NWS) di Birmingham, Alabama, membuat koreksi: “Alabama TIDAK akan mengalami dampak apa pun dari Dorian.”
Pada 4 September 2019, Gedung Putih merilis sebuah video yang memperlihatkan Trump menunjukkan peta proyeksi jalur Dorian yang tampaknya telah diubah dengan pulpen hitam tebal untuk memasukkan negara bagian Alabama. Dua hari kemudian, NOAA menerbitkan sebuah pernyataan, menyatakan bahwa cuitan kantor NWS Birmingham “disampaikan dalam istilah absolut yang tidak konsisten dengan probabilitas dari produk prakiraan terbaik yang tersedia pada saat itu.”
Jacobs bertugas sebagai pelaksana tugas administrator NOAA ketika semua ini terjadi. Pada Maret 2020, sebuah investigasi internal menemukan bahwa Jacobs dan Julie Roberts, yang saat itu menjabat direktur komunikasi NOAA, telah melanggar kode etik lembaga dengan sengaja gagal melibatkan kantor NWS Birmingham dalam penyusunan pernyataan mereka. Baik Jacobs maupun Roberts tidak menghadapi tindakan disipliner.
Laporan tersebut merinci linimasa yang menunjukkan bahwa Jacobs dan Roberts bertindak di bawah tekanan dari Gedung Putih untuk mendukung klaim palsu Trump. Pada Februari 2020, NOAA merilis sejumlah email yang dipertukarkan antara Jacobs dan personel lembaga lainnya selama kekacauan itu. Dalam satu email, ia menulis: “Anda tidak tahu bagaimana sulitnya saya berjuang untuk menjauhkan politik dari ilmu pengetahuan.”
Para pengkritik mengecam insiden tersebut sebagai kelalaian: “Jika Jacobs sudah berjuang sekuat tenaga dan pernyataan memalukan itu tetap terbit di bawah pengawasannya, saya memiliki sedikit keyakinan bahwa ia dapat membuat keputusan-keputusan sulit yang diperlukan setiap hari untuk melindungi ilmu pengetahuan dan para ilmuwan di NOAA,” tulis Gretchen Goldman, presiden dan CEO Union of Concerned Scientists, pada waktu itu.
Trump melemahkan lembaga sains dari atas ke bawah
Lima tahun kemudian, dengan Jacobs kini dikukuhkan, pekerjaan NOAA tidak pernah lebih berisiko. Pemerintahan Trump telah memotong hampir 2.000 karyawan dari NOAA dan berencana memotong hingga 40% pendanaan lembaga, khususnya pendanaan untuk penelitian. Beberapa pihak khawatir pemerintah bisa melangkah lebih jauh: manifesto konservatif Proyek 2025, yang sejauh ini banyak dijadikan acuan oleh pemerintah, menyerukan agar NOAA dibubarkan dan NWS diprivatisasi.
Pada bulan Juli, Jacobs berjanji untuk merekrut kembali staf untuk kantor-kantor cuaca negara tersebut, di mana sekitar setengahnya telah mencapai tingkat lowongan yang kritis sejak Trump menjabat pada bulan Januari.
“Sangat penting untuk ada orang di sana karena mereka memiliki hubungan dengan masyarakat lokal,” kata Jacobs, menurut Government Executive. “Mereka adalah sumber terpercaya.”
Terlepas dari ironi pernyataan tersebut, masih harus dilihat apakah Jacobs akan menepati janjinya dan mampu menghadapi Gedung Putih Trump yang berkuasa saat ini.
Gizmodo menghubungi NOAA untuk meminta komentar namun tidak segera mendapat tanggapan.